bogordaily.net – Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.
Peluncuran KKI menjadi bagian dari pengembangan sistem pembayaran domestik sekaligus langkah untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.
Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, Kartu Kredit Indonesia hadir sebagai salah satu alternatif instrumen pembayaran yang menyediakan fasilitas penundaan pembayaran atau deferred payment. Seluruh proses transaksi dalam skema tersebut dilakukan di dalam negeri.
“KKI digunakan sebagai sumber dana transaksi, dengan cara bayar menggunakan QRIS, baik pindai (scan) maupun Tap,” ujar Destry dalam acara Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran yang digelar di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.
Dengan mekanisme tersebut, pemegang KKI nantinya dapat memanfaatkan fasilitas kredit untuk melakukan transaksi melalui QRIS. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan metode pemindaian kode QR maupun teknologi QRIS Tap.
Kehadiran KKI juga memperluas pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Jika sebelumnya QRIS umumnya digunakan dengan sumber dana seperti rekening atau uang elektronik, KKI memungkinkan transaksi menggunakan fasilitas kredit yang tersedia pada kartu tersebut.
Sejak resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026, tercatat terdapat delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia.
Delapan penerbit tersebut terdiri dari BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Khusus BSI, pengembangan KKI dilakukan melalui skema pembiayaan berbasis syariah.
Bank Indonesia menyebut pengembangan Kartu Kredit Indonesia tidak berhenti pada peluncuran awal. Ke depan, fitur maupun layanan KKI akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekosistem pembayaran digital.
Selain itu, KKI diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembayaran digital. Penggunaan instrumen pembayaran domestik juga dinilai dapat mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital di dalam negeri.
Dari sisi pelaku usaha, sistem pembayaran yang semakin efisien dan mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan daya saing. Digitalisasi transaksi juga dapat membantu memperluas penggunaan layanan pembayaran elektronik dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Penguatan sistem pembayaran yang efisien dan inklusif pada akhirnya diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Peluncuran Kartu Kredit Indonesia merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, ASPI, penyelenggara jasa pembayaran, serta berbagai pemangku kepentingan dalam industri sistem pembayaran.
Pengembangan KKI menjadi salah satu bagian dari percepatan transformasi ekonomi digital di Indonesia. Inisiatif tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional.
Langkah ini juga sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang mendorong terciptanya sistem pembayaran nasional yang semakin terintegrasi, efisien, inovatif, dan inklusif.
Dengan hadirnya KKI dan dukungan teknologi QRIS, masyarakat kini memiliki alternatif baru untuk menggunakan fasilitas kredit dalam transaksi pembayaran digital. Perkembangan fitur dan layanan KKI selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penguatan ekosistem pembayaran domestik di Indonesia.***