Bogordaily.net – Bank Kota Bogor punya kabar baik pada triwulan III 2026.
Perumda BPR Bank Kota Bogor kini menyandang predikat Sangat Sehat. Status itu naik satu tingkat dari sebelumnya Sehat.
Bukan hanya soal predikat. Sampai September 2026, aset Bank Kota Bogor juga tumbuh 7,86 persen secara tahunan menjadi Rp277 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana bank milik Pemerintah Kota Bogor itu menjaga pertumbuhannya di tengah kondisi ekonomi yang terus bergerak.
Kredit yang disalurkan ikut tumbuh. Dana masyarakat yang dihimpun juga meningkat. Begitu pula dengan kekuatan modal.
Direktur Utama Perumda BPR Bank Kota Bogor Tommy Indra Gunawan menyebut capaian tersebut tidak lepas dari penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Bagi bank, kehati-hatian bukan sekadar istilah di laporan keuangan. Justru di situlah ketahanan diuji ketika kondisi ekonomi berubah.
“Kami fokus pada pengelolaan risiko yang prudent dan adaptif guna memastikan BPR tetap tangguh menghadapi tantangan ekonomi,” kata Tommy.
Salah satu angka yang menarik adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga atau DPK.
Dana masyarakat yang dihimpun Bank Kota Bogor melalui tabungan dan deposito tumbuh 18,01 persen secara tahunan menjadi Rp148 miliar.
Artinya, kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di Bank Kota Bogor ikut meningkat.
Di sisi lain, penyaluran kredit sampai akhir September 2026 mencapai Rp189 miliar. Angka itu tumbuh 5,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kredit tersebut antara lain diarahkan untuk Kredit Multiguna dan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Di sinilah fungsi bank daerah terlihat. Dana masyarakat dihimpun, lalu diputar kembali untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Bank Kota Bogor juga mencatat rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 44,44 persen.
Sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) net berada di level 2,02 persen. Angka itu masih di bawah batas 5 persen.
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) juga membaik. Dari sebelumnya 143,62 persen pada periode yang sama tahun lalu, kini turun menjadi 128,11 persen.
Menurut Tommy, LDR tidak bisa dibaca sendirian sebagai ukuran kondisi likuiditas bank.
Struktur dan stabilitas sumber dana, ketersediaan aset likuid, arus kas dari portofolio kredit, jatuh tempo kewajiban hingga buffer likuiditas juga perlu diperhitungkan.
Karena itu, LDR lebih tepat dilihat sebagai salah satu indikator intermediasi dan pendanaan bank.
Yang kemudian membuat capaian Bank Kota Bogor semakin menarik adalah perubahan Tingkat Kesehatan Bank.
Bank Kota Bogor sebelumnya berada pada nilai komposit 2 dengan predikat Sehat.
Kini nilainya menjadi komposit 1 dengan predikat Sangat Sehat.
Perubahan itu berkaitan dengan sejumlah pembenahan, terutama dalam aspek tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, rentabilitas dan permodalan.
Salah satunya melalui pemenuhan struktur Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank Kota Bogor kini memiliki tiga anggota Direksi dan tiga anggota Dewan Pengawas. Struktur tersebut mengacu pada ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar.
Dewan Pengawas juga diisi profesional dengan latar belakang keahlian di bidang manajemen risiko, hukum, keuangan dan tata kelola sektor publik.
Bagi bank, tata kelola memang bukan sekadar urusan administrasi.
Ada sesuatu yang lebih penting: kepercayaan.
“Pemenuhan struktur pengurus ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama untuk membangun trust atau kepercayaan nasabah di tingkat akar rumput,” ujar Tommy.
Ke depan, Bank Kota Bogor tidak berhenti pada capaian predikat Sangat Sehat.
Digitalisasi layanan akan dipercepat. Inklusi keuangan juga akan diperluas.
Arahnya jelas: membuat layanan perbankan semakin dekat dengan masyarakat Bogor, sekaligus mendorong dana yang dihimpun kembali menjadi pembiayaan bagi ekonomi lokal.
Bank daerah pada akhirnya bukan hanya soal seberapa besar asetnya.
Yang lebih penting adalah seberapa besar kepercayaan masyarakat yang berhasil dijaga dan seberapa jauh uang masyarakat itu bisa kembali menggerakkan ekonomi daerah.***