Bogordaily.net – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat angkat bicara soal dugaan penganiayaan di KPPG Bogor.
Ia juga menyoroti peran dan tanggungjawab KPPG Bogor atas kasus yang terjadi di lingkungan kantor milik negara tersebut.
Selain itu, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas pelaku penganiayaan di KPPG Bogor.
Menurut Samsul, pihaknya mengaku tidak akan melindungi pihak yang telah melanggar hukum termasuk oknum dilingkup KPPG Bogor yang telah melakukan penganiayaan.
“Terhadap kasus pidana kita kembalikan kepada otoritas APH, kita Golkar ini tidak akan melindungi siapapun yang melanggar hukum,” kata Samsul Hidayat kepada wartawan, Selasa 20 Oktober 2026.
Kemudian, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar proses hukum harus ditaati dan menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai hak dari warga negara.
“Jadi kalo memang ada proses hukum silahkan APH apapun hasilnya, cuma tadi di sini pun masih ada praduga tak bersalah itu juga harus dipakai dong hak warga negara, tapi di satu sisi silahkan kita hormati. Proses hukum harus ditaati,” jelasnya.
Sementara itu, ia menegaskan agar penanganan kasus penganiayaan di KPPG Bogor harus bersifat transparan dan tidak berpihak ke siapapun.
Serta, penanganan kasus tidak seharusnya hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan pemukulan, tetapi juga perlu melihat peran dan tanggung jawab pihak KPPG Bogor.
“Kita tidak minta apa apa, saya cuma bilang taati saja lah proses hukum. Karena siapapun dia, dari organisasi manapun sebagai apapun ketika kita masuk kepada satu proses hukum ya harus ditaati. Tinggal berlakukan proses hukum itu yang adil dan yang transparan tidak berpihak,” ungkap dia.
Sebelumnya diketahui, video viral dugaan aksi pencambukan dan main hakim sendiri yang terjadi di Kantor KPPG Bogor pada Rabu, 14 Oktober 2026, menuai sorotan publik.
Adapun, video tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah oleh Bogordaily.net.
Peristiwa yang diduga melibatkan Kepala SPPG asal Purwakarta itu memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait kronologi kejadian, kesimpangsiuran informasi, serta tanggung jawab pihak KPPG Bogor sebagai pengelola kantor tempat insiden tersebut berlangsung.
Albin