Bogordaily.net – Prabowo menjadi pejabat paling blunder selama menjabat 2 tahun jadi presiden.
Temuan itu berdasarkan riset dari lembaga kajian LAB45 yang mencatat ada sekitar 26 pejabat pernah melakukan blunder saat bicara.
“Dari blunder terbesar kita lihat di sini bahwa di sini ada sekitar 26 pejabat. Lalu top three yang pertama adalah Presiden itu sendiri, yang kedua ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan yang ketiga adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” kata Analis Maha Data dan Politik Media LAB45, Salma Nihru, dalam media briefing dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Salma menjelaskan, blunder yang dikaitkan dengan Prabowo umumnya muncul dalam pidato kenegaraan, pidato lainnya, serta wawancara dengan media.
Menurut dia, pola pernyataan Prabowo dalam sejumlah momentum tersebut memperlihatkan sikap yang defensif, konfrontatif, dan antikritik.
“Polanya sangat menunjukkan sikap yang defensif, sikap yang anti-kritik, lalu juga konfrontatif. Tidak berani atau tidak mau mengakui kesalahannya, lalu juga selalu melimpahkan permasalahan-permasalahan tersebut itu kepada aktor di luar dirinya itu sendiri,” imbuh Salma.
Ia mencontohkan pernyataan Prabowo yang menyalahkan aktor asing atas sejumlah persoalan di dalam negeri. Salma juga menyinggung penggunaan istilah “londo ireng” oleh Prabowo terhadap kalangan media, yang menurutnya berkaitan dengan sikap antikritik.
Selain pernyataan publik, riset tersebut turut menyoroti sejumlah kebijakan Prabowo, termasuk penandatanganan kerja sama terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace serta kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia masuk dalam daftar pejabat dengan blunder terbanyak. Isu yang disoroti meliputi pemadaman listrik serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG).
Sementara itu, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menempati posisi ketiga. Salma menyebut sejumlah isu yang menjadi sorotan, mulai dari penekanan terhadap band Sukatani, penunjukan duta yang menuai kontroversi, hingga keterlibatan Polri dalam program pangan.
“Untuk Kapolri sendiri ini terkait dengan penekanan terhadap aktivis pada saat itu band Sukatani, lalu juga penunjukan duta-duta kontroversial dan program pangan atau keterlibatan Polri ini ke dalam program pangan,” kata Salma.***