Bogordaily.net – PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga dan menyelamatkan aset negara melalui sinergi dengan aparat penegak hukum.
Sebagai langkah konkret, KAI melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) dalam rangka memperoleh pendampingan hukum, khususnya untuk penanganan permasalahan aset tanah dan penyelesaian persoalan hukum di wilayah Jawa Barat.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan pada Senin (9/11), dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dr. RD. Mohammad Teguh Darmawan, S.H., M.H.
Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kerja sama ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi KAI, baik melalui jalur litigasi (di dalam pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan).
Ruang lingkup pendampingan tersebut juga mencakup upaya mediasi, penyelesaian sengketa, serta langkah-langkah hukum dalam rangka pengamanan dan penyelamatan aset tanah milik KAI.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama perwakilan KAI dari masing-masing wilayah kerja, yaitu Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta Januri, Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung Hendra Wahyono, serta Vice President Daerah Operasi 3 Cirebon Sigit Winarto.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam rangkaian perjalanan inspeksi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama jajaran KAI dari Bandung menuju Garut.
Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap aset perusahaan yang merupakan bagian dari kekayaan negara. Melalui pendampingan Kejaksaan, KAI memiliki dukungan hukum yang lebih optimal dalam menghadapi berbagai persoalan pertanahan, termasuk penyelesaian sengketa dan upaya penyelamatan aset yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Bagi KAI, aset tanah bukan sekadar bagian dari kekayaan perusahaan, tetapi juga merupakan aset negara yang memiliki nilai strategis dalam mendukung keberlangsungan operasional perkeretaapian. Oleh karena itu, perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan aset tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan,” ujar Kuswardojo.
Lebih lanjut, Kuswardojo menegaskan bahwa melalui kerja sama ini, KAI Daop 2 Bandung akan semakin memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, khususnya dalam mendapatkan pertimbangan, pendampingan, serta bantuan hukum terhadap berbagai persoalan aset di wilayah operasional Daop 2 Bandung.
“Kami berharap sinergi ini dapat membantu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan hukum, termasuk melalui pendekatan mediasi yang mengedepankan penyelesaian secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila diperlukan, langkah hukum juga akan ditempuh untuk memastikan aset KAI terlindungi dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” tambah Kuswardojo.
Perjanjian Kerja Sama tersebut berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. Dalam kegiatan ini turut hadir Direktur Sumber Daya Manusia PT KAI Atih Nurhayati, Tim Legal Kantor Pusat KAI, Tim Aset Kantor Pusat KAI, jajaran KAI Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, dan Daop 3 Cirebon, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
KAI memandang bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan wujud nyata sinergi antara badan usaha milik negara dengan institusi penegak hukum dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi aset negara. Langkah ini sekaligus menjadi upaya preventif dan responsif untuk meminimalkan potensi penguasaan aset secara tidak sah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Melalui kerja sama yang semakin kuat ini, KAI berkomitmen untuk terus menjaga seluruh aset perusahaan secara tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Dengan demikian, aset negara dapat terlindungi secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi kereta api.***