Bogordaily.net – Nama Raffi Ahmad kembali bersinggungan dengan belanja anggaran pemerintah. Kali ini bukan soal dunia hiburan, bukan pula soal bisnis televisi. Melainkan soal uang negara.
Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan belanja jasa senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang kepemilikannya disebut bermuara pada Raffi Ahmad.
Yang menarik, belanja itu berlangsung ketika pemerintah juga sedang menggaungkan efisiensi anggaran.
Temuan ICW tersebut bersumber dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 yang tercatat di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam siaran pers yang dipublikasikan Senin (9/11/2026), ICW merinci adanya delapan paket pengadaan dari dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.
Dua kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
PT Rans Animasi Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad. Sosok yang kini juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Sebab, pengadaan tersebut bukan sekadar membeli barang. Sebagian besar justru berupa jasa publikasi dan pelibatan figur populer.
Ada penayangan konten di Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ada TikTok. Ada YouTube RANS Entertainment. Ada pula jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Dengan kata lain, yang dibeli pemerintah antara lain adalah jangkauan popularitas.
Lima Paket dari Kemendikbudristek
Pada 2024, satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pengadaan melalui PT Rans Animasi Indonesia.
Rinciannya sebagai berikut:
1. Penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902.
2. Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 senilai Rp205.893.300.
3. Penayangan Instagram Story Raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.
4. Penayangan konten TikTok Raffinagita1717 senilai Rp144.423.600.
5. Event attendance atau kehadiran dalam kegiatan senilai Rp2.521.329.200.
Totalnya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Pertanyaannya, seberapa besar dampak promosi tersebut terhadap pelestarian museum dan cagar budaya? Apakah keberhasilan kampanye itu diukur dari jumlah penonton, pengunjung museum, atau indikator lainnya?
ICW menilai manfaat belanja jasa semacam ini perlu dibuka secara transparan agar publik bisa mengukur hasilnya.
KKP Menganggarkan Rp10,79 Miliar
Cerita belum berhenti di Kemendikbudristek.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan juga tercatat mengadakan tiga paket pengadaan kepada perusahaan yang sama sepanjang 2025-2026.
Rinciannya:
1. Influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.
2. Influencer engagement untuk pembangunan BINS senilai Rp3.600.000.000.
3. Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3.600.000.000.
Totalnya mencapai hampir Rp10,8 miliar.
Jika digabungkan dengan belanja Kemendikbudristek, nilai keseluruhan pengadaan dari dua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Angka yang tidak kecil untuk belanja jasa publikasi dan keterlibatan influencer.
ICW Mempertanyakan Konsistensi Efisiensi
ICW melihat persoalan ini bukan semata-mata soal siapa yang menerima anggaran. Ada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan uang rakyat.
Dalam siaran persnya, ICW mengemukakan lima catatan kritis.
Pertama, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dinilai tidak konsisten dengan belanja jasa bernilai besar seperti ini.
Kedua, manfaat belanja jasa kementerian belum dapat diukur secara terbuka.
Ketiga, spesifikasi pengadaan dinilai berpotensi mengarah kepada satu penyedia sehingga menutup ruang persaingan.
Keempat, pemerintah tidak semestinya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra melalui figur populer.
Kelima, pengadaan harus memiliki hubungan yang jelas dengan tugas, fungsi, serta rencana strategis kementerian. Bukan menjadi kegiatan yang berdiri sendiri.
Catatan itu menyentuh persoalan penting dalam tata kelola anggaran negara.
Sebab, promosi memang bisa menjadi kebutuhan pemerintah. Museum perlu dikenal. Program pembangunan kampung nelayan juga perlu disosialisasikan.
Namun, kebutuhan promosi tidak otomatis membuat setiap belanja publikasi menjadi tepat sasaran.
Harus ada ukuran keberhasilan. Harus ada pertanggungjawaban. Dan yang paling penting, harus ada persaingan pengadaan yang sehat.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Raffi Ahmad boleh menerima pekerjaan dari pemerintah.
Persoalannya adalah apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, uang kementerian bukan uang pribadi pejabat. Bukan pula uang untuk sekadar membuat sebuah program terlihat ramai di media sosial.
Itu uang rakyat.
Dan rakyat berhak tahu apa hasilnya.***