Bogordaily.net – Surat teguran rupanya belum cukup untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
Sudah tiga kali pemerintah kecamatan melayangkan peringatan. Namun, aktivitas penggalian yang dikhawatirkan merusak lingkungan itu disebut masih berlangsung hingga Rabu (11/11/2026).
Persoalannya bukan sekadar pasir yang dikeruk dari dalam tanah. Ada ancaman yang lebih besar: lingkungan rusak, jalan terdampak, hingga potensi banjir yang bisa mengarah ke permukiman warga di wilayah hilir.
Camat Tamansari, Yudi Hartono, mengakui pihaknya telah berulang kali mengingatkan para penggali pasir agar menghentikan kegiatan tersebut.
Bahkan, surat teguran ketiga sudah diterbitkan pada 28 Oktober 2026. Surat itu menyusul pemantauan lapangan yang dilakukan petugas sehari sebelumnya, 27 Oktober 2026.
Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan dugaan aktivitas pengambilan bahan galian golongan C tanpa izin.
“Kita sudah beberapa kali melayangkan surat teguran. Perlu diketahui, ada tiga lokasi galian yang menjadi perhatian, yakni di kawasan Citiis, Desa Sukamantri, kemudian Kapin dan Sukaresmi yang aksesnya melalui Desa Pasireurih,” ujarnya.
Tiga lokasi itu kini menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Namun, penanganannya tidak sesederhana menerbitkan surat peringatan.
Menurut Yudi, salah satu lokasi justru lebih sulit ditangani karena berada di luar kawasan penegakan hukum (gakum) Taman Nasional.
Akibatnya, pendekatan yang selama ini dilakukan masih sebatas persuasif. Teguran demi teguran disampaikan, sosialisasi terus dilakukan, tetapi aktivitas penggalian belum juga berhenti.
“Lokasi yang kedua ini lebih sulit karena tidak masuk area gakum Taman Nasional. Jadi, kami sudah beberapa kali memberikan surat teguran secara terus-menerus, tetapi aktivitasnya masih berjalan sampai hari ini,” jelasnya.
Ironisnya, para pekerja yang melakukan penggalian disebut merupakan warga setempat. Mereka tinggal tidak jauh dari lokasi aktivitas, termasuk di sekitar kawasan Joy Kitchen.
Di satu sisi, aktivitas itu menjadi pekerjaan bagi sebagian warga. Namun di sisi lain, ada risiko lingkungan yang tidak boleh diabaikan.
Yudi mengingatkan, dampak penggalian bukan hanya dirasakan di sekitar lokasi tambang. Wilayah hilir juga berpotensi menanggung akibatnya, terutama jika kerusakan lingkungan memicu banjir.
“Kami bersama Satpol PP tidak bosan-bosannya menyosialisasikan kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas galian ini. Sebab, dampaknya sangat mengancam lingkungan dan berpotensi menyebabkan banjir, terutama karena di wilayah hilir terdapat permukiman penduduk,” ungkapnya.
Yang menjadi persoalan, sampai sekarang belum ada tindakan penegakan hukum secara tegas.
Yudi menyebut, keterbatasan kewenangan Satpol PP di tingkat kecamatan menjadi salah satu kendala. Artinya, pemerintah kecamatan bisa memberikan peringatan, tetapi untuk tindakan lebih jauh diperlukan keterlibatan instansi yang memiliki kewenangan lebih besar.
“Pada satu saat harus diiringi dengan penegakan hukum. Sejauh ini belum ada tindakan tegas karena keterbatasan kewenangan dari Satpol PP kecamatan,” katanya.
Karena itu, Kecamatan Tamansari mulai mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke tingkat Kabupaten Bogor.
Jika aktivitas penggalian masih terus berlangsung, laporan akan disampaikan kepada Satpol PP Kabupaten Bogor. Selanjutnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk penyegelan.
“Jika ini terus berlangsung, kami akan melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Satpol PP Kabupaten. Selanjutnya, PPNS bisa melakukan tindakan, termasuk penyegelan,” tegas Yudi.
Dalam surat teguran ketiga, para penggali pasir diminta menghentikan seluruh aktivitas paling lambat tiga hari setelah surat diterima.
Apabila peringatan itu tetap diabaikan, Satpol PP Kecamatan Tamansari bersama instansi terkait akan mengambil langkah lanjutan.
Surat tersebut juga mencantumkan ancaman sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp3 juta bagi pelanggar, sesuai ketentuan yang menjadi dasar teguran.
Kini persoalannya bukan lagi berapa kali surat peringatan harus diterbitkan.
Tiga kali teguran sudah disampaikan. Yang ditunggu masyarakat adalah tindak lanjutnya.
Sebab, jika aktivitas penggalian terus berjalan dan kerusakan lingkungan semakin meluas, masyarakat di wilayah hilir bisa menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Pemerintah Kecamatan Tamansari berharap para penggali pasir mematuhi peringatan tersebut sebelum ancaman terhadap lingkungan dan permukiman warga berubah menjadi bencana.***