Bogordaily.net – Tim Kuasa Hukum PUSAKA (Pembela Ummat, PerSAudaraan, dan KeAdilan) hadir untuk mendampingi Heri Prastiawan atau Heri Pras dalam rangka pemeriksaan ke Polres Bogor pada Kamis 19 November 2026.
Adapun, pemeriksaan tersebut dilakukan sekaligus menyampaikan fakta dan bukti baru yang relevan untuk memperjelas rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan yang dialaminya.
Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa pada Minggu, 1 November 2026, sekitar pukul 20.30 WIB, di kediaman Heri Pras, kawasan Perumahan Cibubur Country, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Peristiwa itu telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2561/XI/2026/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT, tanggal 2 November 2026.
Anggota Kuasa Hukum PUSAKA, Muadz Musyadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Polres Bogor, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, atas perhatian, pelayanan, dan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
Ia memandang pemeriksaan tambahan sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum untuk memperjelas fakta, melengkapi keterangan, menguji alat bukti, serta memastikan setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan hukum.
“Kehadiran kami bukan untuk memberikan tekanan kepada penyidik, melainkan untuk mendukung proses penegakan hukum melalui penyampaian keterangan tambahan, fakta, dan bukti baru yang relevan,” kata Muadz.
“Kami mengapresiasi kinerja Polres Bogor dan berharap kerja sama yang baik ini terus berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
Kemudian, ia menegaskan bahwa pendampingan hukum terhadap Heri Pras tidak dimaksudkan untuk membenarkan seluruh pernyataan, pandangan, ataupun kritik yang pernah disampaikannya terhadap sejumlah tokoh agama.
Dirinya senantiasa menghormati para ulama dan tokoh agama sebagai sosok yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat.
Kecintaan kepada ulama semestinya diwujudkan melalui akhlak yang baik, keteladanan, kesantunan, serta tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku.
“Kami mendampingi Heri Pras bukan karena membenarkan seluruh ucapannya. Kami hadir karena meyakini bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan akibat perbedaan pendapat atau perselisihan,” jelasnya.
Selain itu, tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa para tokoh agama yang dikaitkan dengan perselisihan tersebut pernah memerintahkan, mengarahkan, atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap Heri Pras.
Dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan kepada para tokoh agama, pihaknya akan mengharapkan kesediaan pihak-pihak yang merasa namanya dikaitkan dengan peristiwa tersebut, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum atau perwakilan resminya.
Untuk memberikan klarifikasi mengenai ada atau tidaknya hubungan, penugasan, atau pemberian kuasa kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pembelaan terhadap mereka.
Menurut dia, permintaan klarifikasi ini bukan merupakan tuduhan, melainkan upaya menjaga kehormatan para tokoh agama dan mencegah penggunaan nama mereka sebagai pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.
“Perbedaan pendapat tidak boleh menghilangkan keadilan. Kecintaan kepada ulama tidak boleh menjadi alasan untuk menzalimi orang lain. Sebaliknya, kebebasan menyampaikan pendapat juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menghormati hak dan kehormatan orang lain,” ungkap dia.
Albin

