BOGORDAILY – Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Doddy Izwardy mengatakan, pengetahuan masyarakat tentang gizi sangat penting untuk mengurangi angka gizi buruk.
Mendapatkan gizi atau nutrisi yang baik tidak harus mahal, seperti daging bisa diganti ikan atau telur dan buah-buahan tak perlu impor.
“Pentingnya gizi belum sepenuhnya dipahami masyarakat,” ujarnya.
Ia menerangkan, sosialisasi gizi harus terus dilakukan dari tingkat puskesmas. Sebab, banyak masyarakat tidak mengetahui standar konsumsi gizi yang baik.
“Apabila pemerintah daerah tidak melakukan pembinaan kepada kader posyandu, maka akan diberikan sanksi pengurangan DAK oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurutnya, pemberian sanksi tersebut bukan dilakukan Kementerian Kesehatan, akan tetapi Kementerian Dalam Negeri. Aturan itu perlu ditegakkan agar kualitas kader posyandu semakin baik guna mencegah dan mengobati penderita gizi buruk.
“Kita bersyukur dengan adanya bantuan dari kader posyandu. Namun, kita juga terus berharap kualitas mereka lebih ditingkatkan. Peningkatan kualitas kader ini adalah tugas Dinas Kesehatan setempat,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Sri Basuki mengatakan, pihaknya sudah meminta bantuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) untuk membangun kesehatan di desa dalam menanggulangi kasus gizi buruk di Kabupaten Bogor yang mencapai 103 kasus.
“Dengan adanya ADD, kami berharap ada perhatian (bantuan anggaran, red) dari pemerintah desa terhadap kader posyandu. Kami sendiri sudah memberikan pelatihan kepada kader. Tapi, tindakan ini sebaiknya dibantu SKPD atau instansi lainnya,” tuturnya.***