Ketua DPRD Kota Bogor Kecam Bos Pasar: Gaji Gede, Kerja Gitu-gitu Aja….

  • Whatsapp

BOGORDAILY- Penghasilan yang didapat para direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor cukup fantastis. Menurut Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono, gaji besar tak seimbang dengan kinerja yang ditunjukan para direksi untuk kontribusi bagi APBD Kota Bogor.

Dirut PD PPJ Andri Latif setidaknya mendapat gaji Rp53 juta per bulan. Mulai dari gaji pokok Rp30 juta, Dana Representatif Rp22 juta dan dana transportasi R1,5 juta. “Saya juga mau jadi dirut PD-PPJ kalau gajinya gede, kerjanya cuma gitu-gitu aja,” sindir Untung.

Sementara itu, Dirut PD-PPJ Andri Latif ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak menjawab terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dirinya. Ketika didatangi ke Kantor PD-PPJ pun sejumlah karyawan mengatakan ia sedang berada di lapangan.

Baca Juga  Putusan Banding, Pemkot Bogor Sah Kelola Pasar Tekum

Sebelumnya diberitakan, kinerja bos PD-PPJ mulai dipelototi Inspektorat Kota Bogor. Mulai dari kinerja hingga tidak adanya transparansi dalam menggunakan dana representatif, semua bakal disoroti.

Dana representatif yang digunakan Direktur Utama PD-PPJ Kota Bogor Andri Latif Asikin telah membuat sejumlah karyawan PD PPJ bertanya-tanya. Penggunaan 30 persen dari gaji bos pasar itu dinilai cukup besar.

Hal tersebut membuat Kepala Inspektorat Kota Bogor Edang Kendana akan melakukan audit guna memastikan hal tersebut. Edang mengaku audit yang dilakukan untuk mengetahui kegunaannya dana tersebut. “Kalau masalahnya seperti itu kita akan lakukan audit kembali. Setiap tahunnya kami memang melakukan audit kepada PD-PPJ,” ujarnya.

Untuk tahun sekarang, Edang mengaku belum mengaudit salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor itu. Namun, adanya dugaan tidak transparansinya penggunaan dana representatif perlu dilakukan secepatnya agar masalah yang terjadi di PD-PPJ segera kondusif.

Baca Juga  Jam Buka Pasar di Kota Bogor Diatur, Ini Jadwalnya!!

“Memang kita pun telah mempunyai jadwalnya, tetapi saya tidak tahu persisnya kapan karena saya lagi di luar kota,” terangnya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Selain itu, adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Andri Latif sebagai dirut PD-PPJ dalam menurunkan jabatan para karyawan serta memasukkan sejumlah orang-orang terdekatnya di posisi strategis menjadi perhatian khusus Edang.

Menurut dia, menurunkan jabatan ataupun menerima karyawan harus ada aturan yang ditempuh. “Ini kan perusahaan, jadi ada aturan yang harus dilalui, tidak bisa langsung menaikkan atau menurunkan jabatannya,” paparnya.

Sumber: Metropolitan.id

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *