BOGORDAILY – Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung tahun ini memfokuskan untuk pembebasan lahan. Pertemuannya dengan gubernur Jawa Barat hari ini salah satunya membahas soal rencana pembebasan lahan tersebut.
Hanggoro mengklaim, 60 persen kebutuhan lahan untuk proyek kereta cepat itu sudah selesai. Sisa lahan selanjutnya, KCIC akan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Sampai saat ini yang selesai kurang lebih 60 persen. Kami melaporkan untuk penyelesaian kekurangannya dengan Penetapan Lokasi,” kata dia selepas bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu, 22 Februari 2017.
Dia mengaku, dokumen usulan Penetapan Lokasi untuk pembebasan tanah itu akan disetor PT KCIC pada pemerintah Jawa Barat pekan depan. Sejumlah persyaratan untuk penerbitan Penetapan Lokasi tersebut seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kereta cepat diklaimnya sudah rampung.
Menurut Hanggoro, lahan yang akan dibebaskan tersebut berada di luar tanah yang sudah dimiliki. Saat ini KCIC memiliki lahan untuk proyek kereta cepat itu yang mayoritas berasal dari lahan milik BUMN anggota konsorsium. “Penetapan Lokasi yang diusulkan itu dari Kota Bekasi sampai Tegalluar (Kabupaten Bandung),” kata dia.
Hanggoro mengaku, ekuitas perusahaan yang sudah terkumpul dari anggota konsorsium telah menembus Rp 2,7 triliun. Dia mengaku penggunaan dana itu akan fokus untuk pembebasan lahan. “Saya fokus di tanah dulu,” kata dia.
Hanggoro mengatakan, PT KCIC juga masih mengurus perizinan untuk lokasi TOD (Transit Oriented Development) di Karawang, Walini, Tegalluar, dan kawasan Halim milik TNI Angkatan Udara.
Lahan TOD Halim misalnya, Hanggoro mengaku, pembicaraan dengan TNI Angkatan Udara berjalan positif. Salah satu kata sepakatnya misalnya, lahan di kawasan Halim masih dimiliki TNI Angkatan Udara. “Kita kerjasama. Aset itu tetap milik TNI AU, nanti kita kerjasama dengan TNI AU,” kata Hanggoro.
TEMPO