BOGORDAILY- Pemkot Bogor dituding belum juga bertindak terkait penataan ojek online. Hal ini membuat para sopir angkot gerah. Mereka pun berencana melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor, M Ischak, menegaskan, keputusan final jadi tidaknya aksi unjuk rasa masih akan dibahas dalam rapat.
“Kami sedang berkumpul dengan para sopir angkot untuk membicarakan wacana aksi tersebut. Sebenarnya, dari perwakilan sopir angkot sudah lama menolak keberadaan ojek online,” tegas Ischak, Rabu (22/2/2017).
Ia menuturkan, Organda juga sudah menyampaikan protes dari kalangan sopir angkot ke Provinsi Jawa Barat terkait penolakan keberadaan ojek online.
Termasuk, dalam Forum Lalu Lintas, pihaknya meminta agar Walikota Bogor, Bima Arya segera menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait penolakan tersebut.
“Walikota sudah berjanji akan menyampaikan tentang keberadaan ojek online. Karena kami sangat dirugikan. Mereka hanya mengandalkan aplikasi sudah mendapatkan penumpang,” bebernya.
Semenjak maraknya ojek online, baik itu Gojek, Uber dan Grab, kerugian pendapatan sopir angkot mencapai 40-50 persen. Di sisi lain, pengusaha angkot terus ‘dipaksa’ untuk mebayar pajak, KIR, serta izin lainnya.
“Sedangkan ojek online tidak bayar apa-apa, cuma mengandalkan aplikasi,” ujarnya.
Sampai saat ini, kata Ischak, banyak pengusaha angkot yang merugi dengan menjual angkotnya. Tak hanya itu, gencarnya penertiban angkot oleh Polres Bogor Kota juga sangat merugikan para pengusaha angkot.
“Angkot saja ditertibkan, masak ojek online tidak. Kami dari awal sudah menolak ojek online ini,” pungkasnya.(ps/bd)
Link Video:
sopir angkot nya dulu dong berbenah diri. biang macet di bogor apalagi kalo bukan angkot. Apa organda mampu ngatur angkot? kami merasa terbantu dg adanya ojek on line.