BOGOR DAILY- Curhat sehaari bareng Front Pembela Indonesia (FPI) yang berlangsung di Gang Keramat RT 04/01, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah menyedot perhatian warga, Sabtu (25/3/17). Lewat acara bertema “Pemenuhan Hak-hak dasar Warga”, rupanya ini dimanfaatkan betul untuk mencurahkan unek-unek masyarakat.
Dari hasil diskudi, banyak warga yang mempertanyakan proses pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan kategori sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI). Masalah perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) juga menjadi keluhan serius, aplagai dengan pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan kematian. Warga juga mempertanyakan kapan bisa mencetak e-KTP karena sudah lama tidak bisa mencetak e-KTP.
Salah satu warga, Dedeh mengatakan, dirinya kesulitan untuk membuat BPJS Kesehatan karena NIK yang terdaftar di Disdukcapil belum singkron dengan yang di BPJS Kesehatan. Kendala itu membuatnya kebingungan dan tidak tahu harus mengadukan kepada siapa, dengan forum yang di gelar FPI ini bisa membantu serta mengadukan langsung kepada seluruh dinas terkait.
“Iyaa, saya sempat bingung kalau ngurus BPJS Kesehatan dan pembuatan akta kematian. Tadi saya sudah mempertanyakan dan dijawab bagaimana prosedurnya, ini hal yang baru terjadi di Kota Bogor ada Kadisdukcapil dan perwakilan dari Dinsos yang menjelaskan langsung ke masyarakat,” ungkapnya.
Warga lainnya Nining S menuturkan, dirinya ingin mengetahui kapan blanko e-KTP tersedia, karena walaupun ada KTP sementara tapi alangkah baiknya memiliki e-KTP. Selain itu dipertanyakan terkait bantuan KIS dan KIP didapat data dari mana saja, atau bagaimana verifikasi data kependudukan yang dapat dan tidak.
“Tadi dijanjikan bulan April 2017, mudah-mudahan ada. Tadi dapat jawaban pengadaan blanko di pemerintah pusat. Senang bisa langsung berdialog, jadi ada pencerahan,” terangnya.
Sementara itu Kadisdukcapil Kota Bogor Dody Ahdiat mengatakan, menjawab pertanyaan warga itu menjadi evaluasi untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi, pihaknya sudah mempunyai Sistim Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) untuk data yang update.
“Semua data harus di update untuk masyarakat, masyarakat yang butuh dkumen kependudukan kami siap layani. Saya simpulkan harus banyak diperbuat untuk update data kependudukan dengan berbagai inovasi, untuk blanko KTP sudah dijelaskan dan masyarakat mengerti,” tuturnya.
Atas aspirasi yang masuk, Ketua Umum FPI, Sugeng Teguh Santoso menyatakan jika lembaganya akan siap menjembatani keluhan warga terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, diskusi publik ini juga penting sebagai jalan komunikasi warga dan pemerintah. Sebab, warga pun berhak mendapatkan informasi yang jelas dna utup atas kebijakan pemerintah daerah. “Kalau ada yang ingin menggelar seperti kami, siap fasilitasi dengan menghadirkan Dinas yang diperlukan warga. Yang dasar itu bidang kesehatan, kependudukan dan pendidikan hingga harus wajib dihadirkan. Warga bisa mendapatkan informasi dan mengadukan keluhan langsung,” tandasnya (bd)