Tuesday, 21 May 2024
HomeKota BogorHeboh Angkot Masuk Kampung, Ojek Pangkalan Bisa Ribut

Heboh Angkot Masuk Kampung, Ojek Pangkalan Bisa Ribut

BOGOR DAILY- Program angkot masuk masih menuai pro kontra. Kebijakan ini dituding jadi menambah masalah baru,

di tengah angkutan online yang menjamur. Sejumlah kalangan menilai kebijakan untuk mengurai kemacetan justru menambah gesekan antara sopir angkot dan tukang pangkalan, Ini disebabkan munculnya kompetitor baru, selain online yang membuat rezeki  mereka makin seret.

Menurut Pengamat Kebijakan Pemer­intah Daerah Mihradi, kebijakan yang dibuat walikota terkesan tergesa-gesa. Sementara, ada tahapan yang sengaja dilompat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Kesan yang timbul pemkot terlihat tergesa-gesa untuk meresmikan rerouting ini. Padahal, ada tahapan yang dilompat,” ujar Mihradi.

Ia mencontohkan, sebelum kebijakan itu dibuat seharus­nya ada tahap-tahap yang harus dilalui pemkot. Mulai dari sosialisasi dengan orang-orang yang terkena dampak kebijakan dan tahapan uji coba.

“Dalam tata kelola pemeri­nah itu harus ada tranparansi dan partisipasi. Transparan­si mencakup perencanaan bagaimana program itu akan dibuat. Sedangkan partisi­pasi itu menyangkut orang-orang yang terkena imbas dari penerapan program itu,” terangnya.

Menurutnya, program ang­kot masuk rentan dengan terjadinya masalah sosial. Bahkan bisa memper­luas peta konflik.

“Konflik dengan angkutan online saja belum selesai. Sek­arang angkot masuk ini bisa jadi masalah baru. Karena bisa jadi kompetitor baru bagi pangkalan. Bisa-bisa rezeki tukang pangkalan terampas,” kata Mihradi.

Ia meminta Pemkot Bogor mengurus persoalan satu per satu. Tidak tergesa-gesa, me­lainkan perlu pertimbangan dan kajian matang. “Pemda tidak boleh main-main. Harus ekstra mengkajinya,” terangnya.

Hal ini juga diamini Pakar Tata Kota Trisakti, Nirwono Yoga. Ia mempertanyakan bagaimana penyediaan angkutan massal yang ada di Kota Bogor.

Se­mentara, kondisi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi milik pemerintah tidak sehat alias bangkrut. Padahal, perusahaan itu yang akan menggerakan pengelolaan layanan angkutan massal di Kota Bogor.

“Ini sama saja menambah masalah baru dengan mendis­tribusikan kemacetan ke kam­pung-,” tegas dia.

Nirwono menyarankan agar pemerintah berani mengam­bil sikap dan gebrakan baru untuk mendorong program reroutingnya berjalan mulus.

“Misalnya membatasi kenda­raan pribadi masuk ke kota dengan penerapan e-parking progresif. Semakin ke pusat semakin mahal. Dan peni­adaan bertahap parkir di jala­nan,” ungkap dia.

Meski begitu, Walikota Bo­gor meyakini jika program angkot masuk kam­pung itu bisa mengurai pen­umpukan yang ada di pusat kota. Bahkan, ini jadi program unggulan pemkot untuk men­gurangi kemacetan.

“Ya semuanya akan dilaku­kan bertahap. Termasuk untuk jaringan jalan nanti itu urusan PUPR,” tandasnya. (met/bd)