BOGORDAILY- Sebanyak 5.000 angkutan kota (angkot) di Bogor akan melakukan aksi mogok pada Senin pekan depan. Mereka memprotes kehadiran angkutan online yang diduga menguras rezeki mereka. Mengantisipasi terjadinya gejolak, Pemerintah Kota Bogor, Rabu (15/3/2017) siang tadi, memanggil sejumlah managemen angkutan berbasis online ke Kantor Walikota Bogor, Jalan Juanda, Kota Bogor.
Pemanggilan ini dilakukan untuk mengatur keberadaan transportasi online yang mangkal di sejumlah fasilitas umum, agar tidak terjadi kericuhan seperti di Tangerang.
Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, dalam pertemuan tadi ia sudah meminta pengelola transportasi online untuk memahami Pemkot Bogor yang sudah mempunyai rencana transportasi 20 tahun ke depan. Rencana tersebut sudah disusun rapi, dan detail serta beberapa tahapannya sudah ada yang dilakukan.
Meski begitu, pemerintah juga memahami tingginya permintaan dari warga terhadap ojek online karena masih rendahnya kualitas transportasi publik di Kota Bogor. “Kami tidak mungkin melarang karena warga butuh, sekarang konteksnya penataan bukan pelarangan,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan di Balaikota.
Ia menyebut, sudah disepakati bersama pengemudi ojek online tidak diperbolehkan parkir di jalur pejalan kaki dan halte. Jika masih ada yang melanggar akan dilakukan penindakan dan dilaporkan ke pengelola untuk diberikan hukuman. Tak hanya itu, agar tidak mengganggu dan berbenturan dengan program rerouting (penggabungan trayek) angkot, akan dibuat konsep pembatasan jumlah, pengaturan lintas wilayah hingga kuota ojek online.
“Karena saat nanti rerouting (perubahan rute), ada wilayah yang dimasuki angkot, maka harus ada pembatasan serta kesepakatan operasinya dimana saja, itu akan dikomunikasikan lebih lanjut,” katanya.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Suyudi Ario Seto yang hadir dalam rapat juga mengatakan mendukung langkah-langkah pemerintah terkait penataan ojek online. Sedari awal, ia mengaku sudah memprediksi maraknya ojek online dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial jika tidak ditata dengan bijak. Ia pun menyarankan untuk dibentuknya satgas ojek online dan dibentuknya korlap masing-masing ojek online.
“Ojek online ini rentan menimbulkan konflik, perlu satgas pengawasan ojek online. Mulai dari satgas preventif, promotif dan komprehensif,” katanya.
Head Public Affair Grab Indonesia Nanu mengaku keluhan ini menjadi pekerjaan rumah untuk mengkomunikasikan kepada para pengemudi agar lebih disiplin berlalu lintas dan tidak parkir sembarangan. Saat ini Grab tengah berusaha menjalin kerja sama dengan beberapa pusat perbelanjaan agar pengemudi tidak berhenti di jalan raya. Selain itu, jika ada lahan kosong bisa bekerja sama untuk dijadikan tempat pemberhentian pengemudi. “Kami juga setuju untuk pembentukan satgas dan dibentuknya korlap untuk komunikasi yang lebih baik,” ujarnya. (bd/wan)
Berikut link Videonya: