Presiden Joko Widodo mengatakan kasus korupsi proyek e-KTP berdampak ke banyak lini. Pemerintah mohon maaf karena belum bisa menyelesaikan masalah perekaman data e-KTP.
Menurut Jokowi, pihak Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab soal urusan ini kinerjanya menjadi terhambat dengan adanya kasus e-KTP ini. Kemendagri menjadi ragu-ragu dalam bertindak.
“Ini juga ada problem juga. Kami harus buka juga kan karena ada masalah e-KTP ini sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu karena juga takut,” kata Jokowi saat ditemui wartawan usai dirinya meninjau pameran IFEX 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
Untuk diketahui, kata Jokowi, sejauh ini sudah ada 32 orang dari Kemendagri yang dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan soal kasus korupsi superjumbo ini. Untuk itu, jika persoalan perekaman e-KTP belum bisa diselesaikan oleh Kemendagri, maka ini tak bisa dipungkiri dampak dari kasus korupsi tersebut.
“Supaya diketahui, di Kemendgari yang dipanggil KPK itu ada 32 orang. Bolak-balik, bolak-balik. Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan, itu imbas dari problem e-KTP,” katanya.
Untuk itu, Jokowi pun meminta maaf karena pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan perekaman e-KTP. Jokowi pun menyesalkan proyek yang menghabiskan anggaran Rp 6 triliun tersebut hanya berhasil memindahkan jenis KTP ‘kertas’ menjadi ‘plastik’.
“Jadi kita mohon maaf kalau masih ada problem seperti itu. Karena memang mestinya peralatannya kan, ‘crek’ rampung, ‘crek’ rampung. Habisnya (Rp) 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar,” tegas Jokowi (dtk/bd)
sumber: detik.com