BOGOR DAILY– Polda Metro Jaya telah memeriksa Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Muhammad Al-Khaththath membutuhkan dana Rp 3 miliar untuk menjatuhkan pemerintah.
“Ya sedang kita dalami kembali memang di sana juga disampaikan bahwa untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah ini ada dibutuhkan dana Rp 3 miliar, Rp 3 miliar itu pemerintah bisa jatuh, sedang kita dalami kembali,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).
Meski begitu, Kombes Argo mengaku belum mengetahui sumber dana Rp 3 miliar tersebut. Sebab, pihaknya masih terus mendalami pertemuan rapat yang dilakukan Muhammad Al-Khaththath.
“Belum dapatkan kita ya, ya ini kan hasil dari pada pertemuan. Kemudian juga ada tim, nanti akan dilakukan tim design, tim juga di situ akan dilakukan di situ,” kata Argo.
Menurut Argo, aksi 313 yang dilakukan Muhammad Al-Khaththath masih permulaan. Aksi untuk mengulingkan pemerintah digelar pada 19 April, bertepatan pencoblosan Pilgub DKI Jakarta.
“Ya tentunya untuk kegiatan tanggal 30 sama 31 kemarin itu pemanasan saja. Baru pemanasan itu baru kita dapatkan 19 April,” tutur Argo
Sebelumnya, menjelang aksi 313 Aparat Polda Metro Jaya meringkus Sekjen FUI Al Khaththath ditangkap oleh aparat Polda Metro Jaya di Hotel Kempinski, Bunderan HI, Jakarta Pusat. Selain pentolan FUI tersebut, ada empat orang lainnya yang ikut diamankan, yakni Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry.
Kelima orang itu telah dipantau petugas selama dua pekan belakangan ini. Mereka diduga hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Atas perbuatannya kelima orang itu ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Namun, Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan mengatakan kliennya Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath tidak berniat berbuat makar.
“Beliau (Al Khaththath) tidak pernah berniat makar. Beliau mengatakan hanya ingin melaksanakan demo sebagai penanggung jawab demo hari ini. Keinginannya itu petahana yang mencalonkan gubernur karena sudah jadi terdakwa, supaya ada ketentuan hukum,” ujar Michdan. (bd)