BOGOR DAILY– Pemerintah Kota dan Kabupaten (Pemkot dan Pemkab) Bogor sama-sama menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui video conference, kemarin. Di hadapan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengusulkan 12 kegiatan yang menelan anggaran Rp831,3 miliar.
Menurut Usmar, 12 kegiatan yang diprioritaskan di antaranya pelebaran Jembatan Otista, pembangunan pedestrian di sepanjang Suryakencana, revitalisasi GOR Pajajaran, pembangunanan Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Bogor dan beberapa yang lainnya. “Seperti untuk GOR Pajajaran minimal dibutuhkan anggaran Rp655 miliar, sedangkan untuk Jembatan Otista Rp40 miliar dan Taman Kresna Rp3,4 miliar. Program itu pun sudah diusulkan dalam Musrenbang, khususnya untuk dikerjakan di 2018,” ujarnya kepada Metropolitan.
Dari 45 kegiatan yang diusulkan, 12 kegiatan itu bersifat buttom up dan 33 bersifat top down. Sehingga kegiatan-kegiatan yang paling prioritaslah yang masuk Musrenbang Pemprov Jabar. “Ke-12 kegiatan ini adalah yang paling prioritas, sehingga memang harus diutamakan programnya agar segera direalisasikan. Nantinya kegiatan tersebut akan diidentifikasi sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) online Jabar,” terangnya.
Ia juga berharap 12 kegiatan yang menjadi prioritas di Pemprov Jabar agar memberi dampak positif bagi Pemkot Bogor. Terlebih dari 12 kegiatan tersebut akan membutuhkan Rp831,3 miliar. “Di 2018, kita prioritaskan pembangunannya. Mudah-mudahan dari program yang kita usulkan itu disetujui Pemprov Jabar. Sehingga untuk 12 giat pembangunan itu didanai Pemprov Jabar,” paparnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Erna Hernawati menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan untuk 45 kegiatan ke Pemprov Jabar yang akan dilakukan di 2018. “Kita sudah usulkan untuk anggaran buttom up maupun top down agar disetujui Pemprov Jabar,” jelasnya.
Dari beberapa kegiatan tersebut, menurut Erna, rata-rata membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga, Pemkot Bogor sulit merealisasikannya karena melihat kemampuan anggarannya. “Memang beberapa kegiatan sebagian ada yang dimasukkan ke provinsi ada juga yang menggunakan dana CSR. Selain itu kita juga meminta bantuan ke luar negeri seperti Monash University,” katanya.
Sementara itu, Pemkab Bogor menyampaikan 117 kegiatan ke Pemprov Jabar dengan anggaran mencapai Rp731 miliar. Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dari 117 usulan, dirinya hanya menyampaikan enam kegiatan strategis yang menjadi perhatian utama. Antara lain pelaksanaan pilkada dan pileg serentak, pelaksanaan Porda XIII dan Peparda V Jawa Barat 2018 di Kabupaten Bogor, pembenahan jalur Puncak, penanganan persampahan, implementasi MDG'S dan pengembangan megapolitan Bodebek Karpur. “Untuk sarana, prasarana dan SDM pada Porda XIII dan Peparda V anggarannya Rp250 miliar. Langkah yang sudah disiapkan Kabupaten Bogor adalah GOR Pakansari dan tahun ini sedang dibangun beberapa venue,” kata Nurhayanti.
Untuk mengatasi kemacetan jalur Puncak, akan ada peningkatan infrastruktur jaringan jalan regional di Jabar yang menghubungkan wilayah Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Pemkab juga akan mendukung Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jonggol sesuai Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jabar Tahun 2009-2029. “Dalam mengatasi permasalahan kemacetan Puncak dan pertumbuhan pengembangan infrastruktur, perlu ada revitalisasi Pasar Kecamatan Cisarua dengan anggaran Rp33.917.095.000 dan pembangunan jalan poros tengah-timur Kabupaten Bogor dengan anggaran Rp950 miliar. Terdiri dari pembangunan jalan 52 KM X 2 Jalur X 7 Meter dengan anggaran Rp700 miliar dan pembangunan jembatan box culvert 25 unit serta bangunan pelengkap dengan anggaran Rp250 miliar,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencana Penbangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah menjelaskan, alasan permintaan proyek pembangunan Jalur Puncak II dikerjakan pemerintah pusat lantaran besarnya anggaran yang mencapai Rp1 triliun. “Pembangunan Jalur Puncak II bisa memakan biaya sebesar Rp1 triliun untuk membangunan jalan dengan panjang total 48 kilometer dengan 15 jembatan. Makanya kami usulkan ke pemerintah,” singkatnya. (mam/fin/c/els/run)