BOGOR DAILY- Adanya defisit anggaran Rp500 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, membuat sejumlah dinas harus memangkas sejumlah proyek. Tujuannya agar kemampuan anggaran Pemerintah Kota Bogor mampu membiayai seluruh kegiatan tersebut dan tidak ada defisit dalam anggaran 2018.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Sopian Ali Agam mengatakan, dalam setiap pembahasan KUA-PPAS memang selalu terjadi defisit anggaran. Hal itu karena belum adanya rasionalisasi atau penyesuaian kegiatan dari setiap dinas. Terlebih dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sejumlah kegiatan yang ada didalam musrenbang, RPJMD, janji politik dan beberapa yang lainnya ikut terbahas. “Kalau nanti setelah rasionalisasi defisit itu akan berkurang, karena setiap dinas akan mencoret sejumlah program dan kegiatannya,” ujarnya kepada Metropolitan.
Selain penyesuaian, kata Sopian nanti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) akan melakukan penyelarasan. Nnti dalam pembahasan tersebut program dan kegiatan akan disesuikan dengn kemampuan anggaran Pemkot Bogor, jika masih terjadi defisit maka harus TAPD harus memprioritaskan program dan kegiatannya. Politisi Gerindra ini melihat RKPD ini hanya menyiapkan belanja daerah, sehingga masih diperbolehkan jika terjadinya defisit. Namun ketika sudah masuk ke tahapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) maka harus ada pemangkasan agar kosong-kosong.
“APBD ini baru bisa diketuk ketika kosong-kosong antara jumlah pembiayaan dan lebih,” terangnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Angraeni Iswara menjelaskan, meski terjadi defisit dalam RKPD pihaknya akan segera merasionalisasiakan sejumlah program dan kegiatan yang ada disetiap dinas-dinas. “Dalam RKPD ini ada 1444 kegiatan, dan kita akan rasionalisasi program dan kegiatannya, dan dengan begitu nanti tidak akan terjadi defisit,” paparnya.
Program dan kegiatan tersebut, menurut Anggraeni program enam skala prioritas akan tetap masuk kedalam APBD 2018. Hal itu karena merupakan program prioritas Pemkot Bogor. “Kalau yang enam prioritas pasti tetap masuk, karena itu masuk kedalam RPJMD Pemkot Bogor,” kata dia.
Sebelumnya ada 1.444 kegiatan yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat anggaran bengkak, sehingga terjadi defisit. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bogor pun meminta anak buahnya memangkas proyek yang asal-asalan diusulkan untuk pembangunan Kota Bogor tahun depan.
Pemkot Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor meminta setiap OPD untuk kembali merasionalisasikan atau mengubah secara mandiri usulan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Hal itu karena target Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah tahun 2018 masih mengalami defisit.
Sekdakot Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, RKPD ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis yakni menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sehingga dalam proses penyusunan RKPD ini harus sistematis, terarah dan terpadu agar tercipta sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
“Kalau di luar kemampuan anggaran tidak bisa kita cover kegiatannya, tetap harus dipangkas,” terangnya saat sosialisasi Perwali Nomor 32/2017 tentang RKPD 2018 di Hotel Pajajaran Suites and Resort Bogor Nirwana Residence (BNR), Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, belum lama ini. (mam/c/els)