BOGOR DAILY-Ratusan proyek pembangunan pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor mendapat perhatian khusus dari Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor. Hal itu karena ratusan proyek tersebut saat ini belum dikerjakan. Kadin pun menuding ada keterlibatan tim sukses (timses) dari Wali Kota Bogor Bima Arya dalam mengatur proyek tersebut.
Ketua Satgas Kadin Agus Lukman meminta Pemkot Bogor segera mendistribusikan paket proyek tersebut. Kadin mengaku prihatin karena seluruh perusahaan yang diajukan belum mendapatkan paket proyek itu. Padahal, semua perusahaan yang diajukan kadin sudah diseleksi dan sesuai aturan. ”Kita prihatin karena banyak paket proyek di Dinas PUPR yang belum didistribusikan. Padahal, pertengahan tahun ini,” ujarnya.waktunya sangat mepet di
Seluruh proses distribusi, lanjut dia, harus sesuai mekanisme dan alur pekerjaan berdasarkan undang-undang. Selama ini pendistribusian paket-paket itu banyak yang menyalahi aturan, sehingga pemkot harus melakukan pembenahan. Kadin juga sudah menyeleksi seluruh perusahaan di Kota Bogor untuk mengetahui perusahaan yang siap melaksanakan proyek pembangunan.
Perusahaan yang sudah diseleksi kadin sebanyak 158 perusahaan dari total 300 perusahaan. Selanjutnya untuk verifikasi dilakukan dinas terkait. Contohnya di Dinas PUPR, jumlah paket proyek di bawah Rp200 juta sebanyak 104 paket yang diberikan kepada kadin. Sedangkan pengajuan kadin sebanyak 158 perusahaan. “Jadi sangat tidak sesuai antara yang didistribusikan dengan yang diajukan. Padahal di PUPR masih ada 700 paket yang belum didistribusikan, lalu akan dikemanakan paket itu,” terangnya.
Selain itu, menurut Agus, perusahaan lokal lebih kompeten melaksanakan berbagai kegiatan paket di bawah Rp200 juta atau Penunjukan Langsung (PL). Namun kenyataannya banyak perusahaan dari luar Kota Bogor yang mendapatkan paket PL tersebut. ”Kita akan berjuang agar paket di bawah Rp200 juta kembali sesuai aturan prosedurnya dalam pendistribusian. Kami juga menyesalkan Dinas Perumkim yang sama sekali tidak mengakomodasi pengajuan kadin untuk proyek pembangunan,” paparnya.
Sementara itu, anggota Satgas Kadin Tumpal Panjaitan juga mempertanyakan soal pendistribusian paket di Dinas PUPR sebanyak 700 paket. Kadin Kota Bogor menduga ada campur tangan timses Wali Kota Bima Arya dalam proyek proyek PL Pokir di sejumlah dinas instansi di Pemkot Bogor. Padahal secara aturan, pekerjaan proyek itu seharusnya dilakukan perusahaan yang sudah diseleksi dan diperiksa legalitasnya. Persyaratan di antaranya data perusahaan lengkap, Surat Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
”Diduga ada campur tangan pihak timses Bima Arya yang mengatur ngatur proyek di dinas dinas. Kita akan lakukan aksi demo apabila Pemkot Bogor masih mendistribusikan paket yang tidak sesuai aturan prosedural. Karena secara aturan, kadin berhak mendapatkan proyek tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala DPUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi menjelaskan, kegiatan pembangunan infrastruktur belum terealisasi saat ini dikarenakan belum selesai dari desain. Ia memastikan sekitar 500 proyek PL tersebut segera dilaksanakan minggu depan. “Kita masih menunggu desain, kalau memang desainnya sudah beres, maka segera kita selesaikan,” katanya.
Terkait dugaan membagi-bagikan proyek kepada sejumlah pengusaha lainnya, kata Chusnul, pengelolaan semua proyek PL merupakan kewenangan dari DPUPR. PL dilakukan sesuai dengan aturan berlaku dan kapasitas dari masing-masing penyedia jasa konstruksi. “Dalam Perpres 54/2007 semua itu kewenangan kita. Kita pun mempunyai kriteria seperti apa. Sehingga kita tidak salah memilih perusahaan,” ungkapnya