BOGOR DAILY– Adanya 500 proyek pembangunan infrastruktur yang belum dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor bikin wakil rakyat ngamuk. Apalagi setelah Kepala Dinas PUPR Chusnul Rozaqi mangkir dari rapat evaluasi dengan Komisi C DPRD Kota Bogor.
Dugaan ratusan proyek Penunjukan Langsung (PL) jadi bancakan menjadi sorotan DPRD Kota Bogor. Apalagi saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD sudah akan membahas perubahan anggaran dan kebijakan Umum Anggaran dan plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin mengatakan, pada evaluasi kinerja yang dilakukan beberapa waktu lalu tidak menghadiri undangan tersebut.
Padahal dalam undangan tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja atas dinasnya selama ini. Bahkan ia ingin menanyakan kenapa selama ini ratusan proyek di DPUPR belum dilaksanakan. “Yang bersangkutan tidak hadir, yang hadir malah anak staf-stafnya. Yang kita butuhkan adalah keterangan kepala dinasnya,” ujarnya kepada Metropolitan.
Ketidakhadiran Chusnul dalam rapat evaluasi membuat Zaenul geram. Ia mengaku tidak akan melakukan pembahasan sebelum mendapat penjelasan dari Chusnul. Dan dengan begitu nantinya akan berdampak buruk kepada pembahasan anggaran perubahan maupun KUA-PPAS 2018. “Kita tidak akan membahas anggaran sebelum kepala dinasnya hadir untuk memberikan penjelasan,” terangnya.
Soal ratusan proyek yang belum terealisasi, Zainul membantah adanya keterlibatan anggota dewan yang ikut mengatur proyek PL. Menurut dia, semua proyek adalah kewenangan Pengguna Anggaran (PA), sehingga merupakan hal yang salah jika ada pengusaha marah-marah kepada anggota DPRD. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gabpkin) Kota Bogor Firman Gustaman menuturkan, mandeknya proyek-proyek tersebut berawal dari satgas pokir di bawah naungan Kadin meneriakkan kekecewaan terhadap legislatif nakal. Padahal dalam perjalanan malah mereka yang mendapatkan proyek-proyek PL.
“Pekerjaan-pekerjaan itu ditengarai dibagikan oleh pengguna anggaran (PA) dalam hal ini kepala DPUPR. Saya disini melihat jadinya semacam istilahnya ‘maling teriak maling’, mereka yang meributkan tapi mereka yang menikmati,” ujarnya kepada Metropolitan.
Selain itu, masyarakat sekarang tengah menunggu realisasi pembangunan infrastruktur yang menjadi aspirasi mereka di masing-masing wilayah tahun lalu bahkan sudah ada yang menyampaikan ke anggota DPRD. Jika demikian, ia melihat Silpa akan membengkak tahun 2017. “Jika sampai saat ini bulan ketujuh belum juga terrealisasi pekerjaan-pekerjaan PL, saya melihat Silpa Kota Bogor kedepan akan lebih besar lagi dari tahun kemarin. Ini seperti ada penahanan-penahanan perkerjaan, masyarakat juga sudah ada yang menanyakan aspirasinya ke dewan,” terangnya.
Dari jumlah proyek yang ada, proyek yang dilakukan dengan sistem PL tersebut dibagikan kepada satgas pokir mencapai di atas 100 kegiatan pembangunan infrastruktur dengan jumlah anggaraan mencapai Rp3 miliar. Untuk itulah, ke depan dalam pengelolaan proyek harus transparan kepada masyarakat. “Jangan sampai kepentingan masyarakat dimanfaatkan oleh segelintir orang entah itu untuk kepentingan politik, pemimpin apalagi tahun depan ada penyelenggaraan Pilkada,” kata dia.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi menjelaskan, kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur belum terealisasi saat ini dikarenakan belum selesai dari desain. Ia memastikan sekitar 500 proyek PL tersebut akan segera dilaksanakan minggu depan. “Kita masih menunggu desain, kalau memang desainya sudah beres maka akan segera kita selesaikan,” paparnya.
Terkait dugaan membagi-bagikan proyek kepada satgas pokir, kata Chusnul, pengelolaan semua proyek PL merupakan kewenangan dari DPUPR. PL dilakukan sesuai dengan aturan berlaku dan kapasitas dari masing-masing penyedia jasa konstruksi. “Dalam Perpres 54/2007 semua itu kewenangan kita. Kita pun mempunyai kriteria seperti apa. Sehingga kita tidak salah memilih perusahaan,” jelasnya