BOGOR DAILY– Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali jadi sorotan. Ada 1.444 kegiatan yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat anggaran bengkak, sehingga terjadi defisit. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bogor pun meminta anak buahnya memangkas proyek yang asal-asalan diusulkan untuk pembangunan Kota Bogor tahun depan.
Pemkot Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor meminta setiap OPD untuk kembali merasionalisasikan atau mengubah secara mandiri usulan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Hal itu karena target Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah tahun 2018 masih mengalami defisit.
Sekdakot Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, RKPD ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis yakni menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sehingga dalam proses penyusunan RKPD ini harus sistematis, terarah dan terpadu agar tercipta sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. “Semua usulan harus jelas jangan asal mengusulkan atau malah lebih mementingkan kepentingan pribadi. Harus direvisi betul sehingga ada wujud yang bagus kedepannya,” ujarnya kepada Metropolitan.
Dengan adanya perubahan, kata, Ade nantinya dapat menurunkan defisit. Dari pembahasan RKPD setidaknya ada 1.444 kegiatan yang ada di seluruh dinas. “Kalau di luar kemampuan anggaran tidak bisa kita cover kegiatannya, tetap harus dipangkas,” terangnya saat sosialisasi Perwali Nomor 32/2017 tentang RKPD 2018 di Hotel Pajajaran Suites and Resort Bogor Nirwana Residence (BNR), Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, kemarin.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintah Bappeda Kota Bogor Rudiyana, menjelaskan, rekap kegiatan dari seluruh dinas di Kota Bogor cukup banyak, sehingga tak heran jadi defisit anggaran. Solusi untuk menutup defisit, kata dia, memang harus ada rasionalisasi anggaran. “Sebenarnya rasionalisasi atau penyesuaian secara mandiri sudah dilakukan OPD tiga bulan lalu, tetapi hasil penyesuaian belanja daerahnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan,” kata dia.
Rudi mengatakan, permasalahan defisit bukan hanya masalah Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ataupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) melainkan juga masalah OPD. Lewat sosialisasi tentang RKPD Kota Bogor 2018 ini, Bappeda ingin mengetuk hati nurani OPD agar lebih cermat dalam mengusulkan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan bukan hanya keinginan.“OPD tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadinya alias harus mengesampingkan Ego Sektoralnya,” paparnya.
Terkait adanya defisit, Rudi menjelaskan, di dalam RKPD memang masih diperbolehkan adanya defisit untuk melihat usulan belanja daerah dan rancangan pendapatan daerah. Dari RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sekarang masih dibahas di DPRD Kota Bogor. “DPRD juga memiliki peran atau masukannya untuk mengurangi defisit. Sehingga ketika di APBD hasilnya balance alias nol-nol,” ungkapnya.
Sosialisasi Perwali Nomor 32/2017 tentang RKPD 2018 ini dihadiri seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Mulai dari asisten pemerintah, dinas, badan, kecamatan hingga kelurahan