BOGOR DAILY-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait anggaran dana partai politik (parpol) Rp1.000 per suara sah.
“Di dalam surat Menteri Keuangan kepada Mendagri tanggal 29 Maret 2017 telah ditetapkan usulan untuk bantuan kepada parpol dapat dipertimbangkan adalah sebesar Rp1.000 per suara sah,” kata Sri, Minggu (27/8). Ini berarti anggaran dana parpol naik dari sebelumnya hanya Rp100-108 per suara sah. Kata Sri, kenaikan ini menjadi nyaris 10 kali lipat sejak 2009 hingga 2017.
Meski demikian, hal ini belum sesuai anggaran yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Rp1.071. Namun, pemerintah akan terus melakukan evaluasi setiap tahunnya.
“KPK merekomendasikan ini karena KPK menganggap bahwa parpol ini harus berfungsi tanpa melakukan berbagai kegiatan korupsi,” tutur Sri.
Sri menyadari anggaran parpol yang terlalu kecil sering menjadi salah satu alasan bagi politisi melakukan korupsi. Ini berseberangan dengan tujuan parpol yang dimaksudkan untuk menjadi jembatan tujuan bernegara.
“Jangan sampai kita mencoba untuk mencapai tujuan bernegara bahkan dengan mengkhianatinya,” kata Sri.
Dengan penambahan anggaran ini, kata Sri, parpol harus melaksanakan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 atau Undang-Undang Partai Politik.
“Pertama, parpol menyusun dan melaksanakan program rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Kedua, menyusun dan melaksanakan kode etik politisi. Ketiga, melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat dan keempat melakukan pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan supaya partai politik menjadi transparan dan akuntabel,” kata Sri.
Adanya kebijakan ini pun sontak membuat sejumlah partai bergembira. “Sebagai parpol, selain senang, ini juga kan pertanggungjawabannya juga kami harus lebih bertanggung jawab. Artinya kita bertanggung jawab meningkatkan kualitas parpol, harus lebih banyak yang dilakukan untuk masyarakat. Kalau kita ada keterbatasan memerjuangkan masyarakat karena partai oposisi,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Ungkapan bahagia juga diutarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani. “PPP tentu berterima kasih atas konfirmasi Menteri Keuangan untuk merealisasikan kenaikan dana banpol,” kata Arsul Sani.
Sementara pengurus partai di tingkat daerah belum mengetahui soal adanya kenaikan dana ini. Untuk dana tahun ini, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bogor Heri Cahyono mengaku pihaknya pernah mengajukan kenaikan tersebut namun belum terealisasi.
“Setiap tahun kami memang dapat banpol. Tapi terakhir dapat itu besarannya masih sama. Belum ada kenaikan. Saya nggak tahu apakah ini berlaku di daerah atau hanya di pusat. Jadi belum bisa komentar,” tegas Heri