BOGOR DAILY- Pasca tuduhan pelecehan yang disangkakan kepada aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bogor, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Balai Kota Bogor. Mereka menuntut agar Kasatpol PP Kota Bogor Heri Karnadi dan Kabid Dalops Agustiansyach turun dari jabatannya.
Ketua PMII Kota Bogor Fahrizal mengatakan, pihaknya mendesak agar Kepala Satpol PP segera diberhentikan dari jabatannya. Karena selain tidak bekerja maksimal, Satpol PP juga telah melakukan fitnah kepada organisasi yang dipimpinnya, sebab menuduh salah satu anggotanya melakukan pelecehan kepada anggota Satpol PP. “Sudah bekerja tidak maksimal, mereka malah menuduh kita yang tidak-tidak. Dan telah mencemarkan nama baik kita,” ujarnya kepada Metropolitan.
Fahrizal juga mengkritisi Kasatpol PP yang dianggap sering melakukan pencitraan dibandingkan kerja nyata. Ini terbukti dengan sejumlah pekerjaan yang belum dapat diselaikan Satpol PP, seperti permasalahan PKL, banyak bangunan yang tak berizin dan beberapa yang lainnya. “Bahkan ada dugaan korupsi yang dilakukan Satpol PP serta banyaknya pungli yang dilakukan Satpol PP kepada sejumlah PKL yang ada di Kota Bogor,” terangnya.
Masa aksi yang berasal dari kelompok Cipayung seperti PMKRI dan GMKI juga memaparkan hal yang sama. Terlebih seperti Satpol PP yang kecolongan ketika adanya tindakan asusila di pedestrian di sekitar Kebun Raya Bogor dan adanya vandalisme.
Sementara tindakan represif dan ujuran kebencian yang dilakukan Satpol PP, menurutnya, telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, sebab dengan tuduhan tersebut sangat merugikannya. “Karena sangat merugikan maka kita laporkan mulai dari ujaran kebencian yang dilakukan Kabid Satpol Agustiansyach, begitu juga anggota Satpol PP yang telah melakukan pengeroyokan,” paparnya.
Kasatpol PP Kota Bogor Heri Karnadi menjelaskan, dirinya mengembalikan sepenuhnya kepada wali kota selaku pimpinan. Kinerja Satpol PP juga yang melihat oleh pimpinan. Yang jelas target kinerja setiap tahun sesuai target di RPJMD. “Ya kan Pegawai Negeri Sipil (PNS) begitu dilantik, juga harus sudah siap untuk dimutasi kembali dan itu hal biasa,” katanya.
Pihaknya menyerahkan proses hukum kepada kepolisian terkait pelaporan atas dugaan perbuatan cabul di depan umum terhadap Srikandi Banpol PP dalam aksi demo kemarin. “Saya sudah sampaikan beberapa kali setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan. Kemarin kita sudah disalurkan itu anggota saya untuk mendapat perlindungan. Seperti apa prosesnya dikembalikan ke kepolisian. Jadi ini bukan menyudutkan tapi melindungi anggota saya,” ungkapnya.
Ditanya soal balik melaporkan atas dugaan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan anggota Satpol PP, Heri balik bertanya bahwa sudut pandang kekerasan fisik itu dari mana. Sebab, aksi demo kemarin kondisinya chaos (ricuh, red) dan anggota Satpol PP pun ada yang kena kekerasan fisik juga saat terlibat aksi saling dorong.
Untuk aksi demo yang kali ini agak berbeda, di mana mahasiswa diperbolehkan masuk ke halaman balai kota tanpa adanya pengawalan Satpol PP. Hal itu untuk mengakomodasi aspirasi pedemo sehinga berjalan kondusif. “Kemarin demo dijaga karena masuk ke balai kota. Jika demo ke Tugu Kujang, ke Istana, itu kewenangan kepolisian. Hari ini kan lanjutan demo yang kemarin, sehingga kali ini agar berjalan kondusif,” ungkapnya