BOGOR DAILY– Terbongkarnya praktik prostitusi online di Bumi Tegar Beriman mendapat keprihatinan dari Bupati Bogor Nurhayanti. Merapatkan barisan dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Bogor jadi salah satu cara yang dilakukan orang nomor satu di Kabupaten Bogor ini.
Nurhayanti mengatakan, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan aparat kepolisian untuk mencegah praktik ini terus menjamur. Yakni melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor yang akan digelar dalam waktu dekat ini. “Nanti akan kita bahas di rapat itu supaya geraknya sama,” kata Nurhayanti.
Nurhayanti pun mengakui bahwa sebenarnya memberantas praktik prostitusi online ini cukup sulit dari yang dibayangkan. Namun karena praktik ini sudah menyangkut tindak kriminalitas, persoalan ini akan menjadi bahasan prioritas yang akan dicarikan titik terangnya. “Apalagi ini sudah menyangkut tindak kriminal, tepatnya perdagangan orang dan belum lagi yang di bawah usia. Ini persoalan kemanusiaannya juga, akan jadi bahasan setelah perayaan 17 Agustus ini,” ucapnya.
Di sisi lain, nenek tiga cucu ini menuturkan, memang tak dipungkiri bahwa di Kabupaten Bogor masih banyak Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mangkal di pinggir jalan atau di luar praktik online. Karenanya, program nongol babat (nobat) yang sudah berjalan ini akan terus diintenskan Satpol PP. “Sebenarnya PSK itu juga belum tentu warga Kabupaten Bogor. Makanya ini menjadi PR kita bersama dan Pol PP akan terus intens menekan keberadaan mereka (membuat tobat, red),” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lebih peka terhadap maraknya praktik prostitusi yang melibatkan perempuan dan anak yang terjaring polisi beberapa pekan terakhir. Sebab, menurutnya, harus ada perlindungan khusus yang diberikan kepada korban-korban praktik prostitusi yang sebagian besar warga Bogor.
“Kami berharap ada pencegahan secara maksimal dilakukan pemerintah agar praktik prostitusi dengan melibatkan perempuan dan anak-anak di bawah umur tidak lagi terjadi di Kabupaten Bogor,” kata lelaki yang akrab disapa Jaro Ade.
Jaro menuturkan, kondisi ini sangat memprihatinkan. Sebab, generasi muda bangsa ini mestinya diberi pendidikan, bukan malah bekerja dengan cara tidak wajar melanggar norma etika dan agama. Perilaku menyimpang, khususnya di kalangan remaja, juga dianggap memerlukan perhatian lembaga pendidikan seperti sekolah. Sehingga, pembinaan mental sudah menurun dengan ditemukannya perilaku-perilaku seperti seks bebas dan penyalahgunaan narkoba di tengah pergaulan remaja. “Langkah-langkah konkret pencegahan harus dilakukan dengan berbagai macam program agar bisa mengatasi masalah sosial tersebut,” ucapnya.
Dirinya juga meyakinkan DPRD akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparat keamanan untuk terus memaksimalkan penanganan masalah prostitusi di bawah umur. “Kami siap memberikan pendampingan kepada korban-korban anak yang sebagian besar warga Bogor. Selain itu juga meminta polisi agar menjerat pelaku perdagangan orang atau muncikari dengan hukuman maksimal,” tutupnya.