Sunday, 24 November 2024
HomeKabupaten BogorKopel Turun Tangan Bantu Perbaikan 990 Sekolah Rusak

Kopel Turun Tangan Bantu Perbaikan 990 Sekolah Rusak

BOGOR DAILY– Komite Pemantau Le­gislatif (Kopel) Indonesia bersama YAPPIKA-ActionAid menggelar Aksi Nyata Penyele­saian Sekolah Rusak. Dari hasil penyusunan road map yang sudah dilakukan kemudian didalami bersama pemerintah daerah, di Ka­bupaten Bogor ada 990 sekolah tingkat SD hingga SMP yang mengalami kerusakan parah.

Direktur Kopel Syamsudin Alimsyah men­gatakan, ada beberapa komponen dari road map yang sudah disusunnya ini. Mulai dari ruang kelas rusak, kekurangan Ruang Kelas tidak adanya perpustakan hingBaru (RKB), tidak adanya toilet, ga tidak adanya rumah ibadah.

Ia berharap melalui road map ini dapat dijadikan rujukan pe­merintah untuk menyusun ke­bijakan menyelesaikan pendidi­kan di Kabupaten Bogor.

“Kita harap road map ini jadi rujukan dalam menyelesaikan pendidikan. Road map yang sudah kita susun ini fokus ke­pada infrastruktur pendidikan SD dan SMP,” ucapnya.

Syamsudin meminta pemerin­tah dapat menyelesaikan seko­lah rusak parah tahun ini. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan nyawa dan pemerintah tidak boleh main-main tanpa harus melihat di sekolah itu ada be­rapa siswanya. Sedangkan untuk pembangunan perpustakaan, RKB dan rumah ibadah bisa pada tahun selanjutnya.

“Satu nyawa tidak boleh dihar­gai dengan jumlah siswa. Coba pikirkan kalau tiba-tiba genteng atau tembok sekolahan roboh. Pimpinan itu harus berpikir me­nyelamatkan penduduknya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Bogor Adang Sup­tandar mengakui, setiap tahun pemkab baru mampu mengalo­kasikan anggaran perbaikan sekolah rusak dalam setahun hanya sepuluh persen dari APBD Kabupaten Bogor. Dalam artian, perbaikan ini baru bisa tersele­saikan sepuluh tahun mendatang.

Namun karena ini terlalu lama, sehingga ada upaya yang dila­kukan Kopel dan YAPPIKA-Ac­tionAid untuk menggandeng pihak lain yang mendanai per­baikan sekolah rusak.

“Kita patut apresiasi jika per­baikan sekolah ini tak hanya melalui sumber pendanaan dari Kabupaten Bogor, melainkan diraih dengan cara menggedor pemangku kepentingan lainnya,” tukasnya.