BOGOR DAILY– Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten jadi sorotan DPRD Kabupaten Bogor. Sudah memasuki semester dua, serapan anggaran di dinas ini masi sepuluh persen. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Adi Suwardi mengatakan, dari hasil rapat kajian yang dilakukan Banggar DPRD Kabupaten Bogor, diketahui serapan anggaran DPUPR masih di angka 10 persen.
“Ini masih jauh banget. Pemerintah harus memperhatikan dan mengubah pola kerja ini. Janganlah nunggu warga teriak dulu, artinya pemerintah harus serius menangani jalan Kabupaten Bogor,” kata Adi.
Sementara itu, dari data Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPLBJ) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor menunjukkan tahun ini ada sebanyak 284 rencana kegiatan yang akan dikerjakan DPUPR. Namun, hingga 2 Agustus 2017, DPUPR baru mengajukan permohonan lelang sebanyak 253 kegiatan, dalam artian masih ada 31 paket kegiatan yang belum diserahkan ke BPLBJ. “151 kegiatan sudah selesai, 78 masih proses lelang, 7 gagal lelang dan 17 persiapan atau masih perlengkapan berkas,” kata Kepala BPLBJ Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi.
Jika ke-31 paket kegiatan ini belum dilelangkan, kata Budi, akan menjadi Silpa. Kecuali bila pekerjaannya selesai tahun ini juga. Minimal waktu pengerjaannya 120 hari kerja atau 3 bulan, kalau lebih dari itu sudah tidak bisa. “Tinggal dilihat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) setiap kegaitan tersebut. Kalau waktunya mencukupi untuk dikerjakan akan dilelang, kalau tidak tentu akan jadi silpa,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala DPUPR Kabupaten Bogor, Yani Hasan meyakinkan, jika data yang dimiliki BPLBJ itu hanya per tanggal 2 Agustus. Sedangkan, saat ini dari 31 paket itu sudah masuk sekitar 27 paket. “Artinya tinggal 4 paket lagi. Satu kegiatan rata-rata pagu anggarannya di bawah Rp500 juta. Pembangunan jalan semua dan satu atau dua bulan juga sudah selesai,” kata Yani.
Menurutnya, memang tak dipungkiri dalam rencana pelelangan kegiatan ini masih ada kendala. Kegiatan yang banyak tidak dibarengi dengan jumlah personel yang cukup jadi alasan kenapa lelang kegiatan terhambat. Sehingga, untuk yang akan datang, pihaknya akan mempersiapkan lagi beberapa jumlah personil yang dibutuhkan untuk ditambah. “Nambah personel atau jumlah jam kerjanya kita lebih efektifkan lagi. Tapi sementara di struktural tidak ada perubahan atau pergantian personil,” tutupnya.