Friday, 22 November 2024
HomeNasionalUsai Istri Setnov Diperiksa, Airlangga Jadi Ketum Golkar?

Usai Istri Setnov Diperiksa, Airlangga Jadi Ketum Golkar?

BOGOR DAILY- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa De­isti Astriani, istri Ketua DPR Se­tya Novanto, Senin (20/11/2017). Deisti men­jalani peme­riksaan seba­gai saksi un­tuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution. Sejumlah hal dikonfirmasi penyidik dalam pemeriksaan Deisti hampir delapan jam. Salah satunya mendalami kepemilikan saham PT Mondialindo Graha Per­dana.

Dalam pemeriksaan terhadap Deisti, penyidik meminta pen­jelasan Deisti dalam kapasi­tasnya sebagai petinggi PT Mondialindo Graha Perdana. PT Mondialindo adalah pemi­lik saham terbesar PT Mura­kabi Sejahtera, salah satu peserta lelang proyek KTP-el.

“Saksi Deisti diperiksa untuk mendalami kronologis kepemi­likan perusahaan Mondialindo, Murakabi dan pihakpihak yang memiliki saham di sana,” tutur Juru Bicara KPK, Febri Dian­syah, di gedung KPK, Jakarta.

Usai menjalani pemeriksaan delapan jam, Deisti tetap setia bungkam saat dikonfirmasi awak media mengenai kasus dugaan korupsi proyek KTP-el dan seputar pemeriksaannya.

Dalam persidangan sebelum­nya, terungkap bahwa istri dan anak Setya Novanto memiliki saham di PT Mondialindo pada 2008-2011. PT Mondia­lindo Graha Perdana pernah disebut Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam sidang kasus KTP-el dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Na­rogong.

Saat itu, Novanto mengaku pernah menjadi Komisaris PT Mondialindo yang merupakan perusahaan yang memiliki saham mayoritas PT Mura­kabi. PT Murakabi Sejahtera sendiri dimiliki keponakan Novanto, Irvandi Hendra Pambudi Cahyo.Sementara pasca-Novanto ditahan, jabatannya sebagai Ketua DPR RI terpaksa dicopot.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan, dalam rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Selasa (21/11) bakal diputuskan nama Ketua DPR RI pengganti Setya Nov­anto.

Menurutnya, penetapan Ke­tua DPR RI suksesor Novanto tak perlu menunggu ketua umum definitif. ”Tidak, tidak, besok kita sudah putuskan nama baru untuk Ketua DPR,” tutur Nurdin kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Namun, Nurdin ogah men­gungkap siapa nama yang kemungkinan bakal terpilih menjabat Ketua DPR hingga 2019. ”Banyak potensial besok kita putusin penggantian, tapi siapa penggantinya kita serah­kan pada mekanisme,” katanya.

Nurdin menegaskan, dalam minggu ini Ketua DPR baru bakal dilantik. ”Iya langsung, Insya Allah dalam minggu ini diisi. Nggak perlu munaslub, minggu ini sudah harus ada penggantian. Yang pasti bukan saya,” ujarnya.

Bukan cuma jabatan Ketua DPR RI, posisinya sebagai Ke­tua Umum Golkar juga bakal diganti. Hal ini diamini Ketua Koordinator Bidang Peme­nangan Pemilu Wilayah I DPP Golkar Nusron Wahid. Menurut Nusron, sosok Menteri Perin­dustrian Airlangga Hartarto potensial menjadi pengganti Ketua Umum Golkar.

Nusron mengatakan, meski semua orang punya potensi yang sama, Airlangga diang­gapnya paling berpeluang. ”Pak Airlangga punya peluang. Apalagi orangnya bagus, sudah ketemu Presiden. Jawani, kalem. Tapi ini kan masih proses, kita tunggu besok,” kata Nusron.

Nusron melanjutkan, segala keputusan terkait pengganti Setya Novanto akan diambil dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada Selasa (21/11). Setidaknya ada dua opsi yang bakal dibahas.

”Apakah sampai periode Novanto selesai ataukah sam­pai munaslub. Kalau keputu­san politiknya sampai terbentuknya munaslub, kemudian diputuskan tanggalnya. Bisa juga opsi kedua adalah sampai masa periodesasi ini habis. Berarti 2019,” ungkap Nusron.

Nusron menambahkan, per­soalan yang menyangkut Setya Novanto di Golkar sudah tidak lagi berkaitan dengan hukum. Persoalan hukum disebut hanya dalam mengisi kekosongan kepemimpinan karena Nov­anto sudah berhalangan tetap.

Setelah berhalangan tetap, imbuhnya, maka Golkar menunjuk kepemimpinan sementara pengganti Setya Novanto. Nantinya hal itu akan disepakati apakah sampai pe­riode selesai atau sampai masa transisi penyelenggara­an munaslub.

”Sebaiknya masa transisi untuk sampai munaslub. Ke­napa? Ini masalah legitimasi. Sewaktu-waktu kalau plt akan ada yang kecewa, dia akan ajukan plt lagi,” tutupnya.