BOGOR DAILY- Jelang pendaftaran calon wali kota Bogor, sejumlah partai politik (parpol) mulai berbalik arah meninggalkan petahana Bima Arya. Setelah PDIP, kini PPP Kota Bogor mulai mengambil sikap melawan Bima di hajatan politik lima tahunan di Kota Hujan tersebut. Beredar kabar keputusan ini diambil setelah Bima Arya memutuskan akan mengambil pendamping di luar dari tokoh politik Bogor yang mendaftar di DPD PAN Kota Bogor. “Ya harus siap dan dari awal pun kita sudah siap,” kata Ketua DPC PPP Kota Bogor Zaenul Mutaqin saat ditemui di Sekretariat DPC PDIP Kota Bogor, kemarin.
Menurut Zaenul, mekanisme yang ada di DPD PAN untuk mencari pendamping Bima ibarat sebuah pepesan kosong. Sebab, ternyata petahana mengambil wakilnya dari luar empat orang yang sudah mendaftar. Hal ini adalah sebuah penghinaan bagi parpol yang ada di Kota Bogor. “Mekanisme dibuat DPD PAN dan yang merusak adalah kader PAN sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Tidak adanya konsistensi sikap dari incumbent. Kalau memang tidak mengambil dari parpol ya tidak usah ada konvensi atau penjaringan,” ucapnya.
Dengan begitu, ZM menuturkan, partainya akan melakukan penjajakan dengan beberapa parpol yang ada di Kota Bogor, termasuk PDIP. Apalagi dari hasil pertemuan yang sudah dilakukan, PDIP membawa angin segar untuk partainya. “Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami diusung menjadi cawalkot oleh PDIP dan PDIP mengambil posisi wakil,” imbuhnya.
ZM juga mengaku merespons baik pertemuan tersebut. Sebab dari hasil pertemuan yang dilakukan sudah membuktikan bahwa PPP dan PDIP sudah selesai dan tidak ada masalah. Secara kelembagaan pun seperti itu. “Secara personal, saya sangat dekat dengan beberapa anggota Fraksi DPRD dari PDIP. Jadi dari sisi chemistry pun saya tidak ada masalah dan kita sudah dekat. Kita akan melaporkan ke DPW dan DPP untuk meminta restu dan rekomendasi dari DPP,” ujarnya.
Sementara Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang Danubrata meyakinkan bahwa dari pertemuan yang dilakukan dengan PPP Kota Bogor sudah membuahkan kesepatakan berkoalisi di pilwalkot Bogor 2018. Kemungkinan Surat Keputusan (SK) dari DPP akan turun di akhir atau awal tahun nanti. “Secepatnya, karena saya juga diminta DPD untuk menyerahkan nama partai koalisinya,” kata Dadang seraya menjelaskan bahwa partai yang sudah bersepakat saat ini sudah ada tiga, yaitu partai Golkar, PDIP dan PPP.
Dadang juga mengucapkan terima kasih kepada PPP Kota Bogor yang bisa memenuhi undangan yang sudah disampaikan walaupun secara mendadak. Karena PDIP sudah menjalankan sesuai dengan perintah DPD untuk segera mengajak PPP berkoalisi. “Alhamdulilah mendapat sambutan baik, apalagi pak Rudi Harsa sudah berkomunikasi melalui by phone dengan pak Rahmat Yasin dan beliau merestui koalisi ini. Bahkan, beliau (RY) meminta untuk mengajak partai lain dapat memenuhi petahu besar dalam menghadapi pilwalkot,” tutupnya.