BOGOR DAILY-Meskipun sudah disegel, pembongkaran terhadap restoran cepat saji Burger King yang berada di Jalan Lodaya, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor hingga saat ini belum juga dilakukan.
Hal itu mengundang kekecewan dari sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, salah satunya adalah Ahmad Aswandi yang juga menjabat Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor.
Menurut Ahmad Aswandi, seharusnnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tegas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh restoran cepat saji Burger King.
“Memang sudah disegel, tetapi bila tidak ada itikad baik mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka harus ada tindakan tegas sesuai prosedur. Kalau prosedurnya mesti dibongkar, ya harus dibongkar,” kata Ketua Komisi I Ahmad Aswandi kepada wartawan.
Aswandi mengingatkan kepada Satpol PP agar memastikan Burger King tidak melanjutkan aktifitas pembangunan hingga IMB diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Harus diawasi dengan benar, jangan sampai kecolongan, seperti kasus – kasus sebelumnya,” tegas politisi PPP ini.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), R Beni Iskandar menjelaskan bahwa sebelum Burger King disegel oleh Satpol PP, pihaknya telah tiga kali melayangkan teguran agar mereka tak melanjutkan pembangunan sebelum mengantungi IMB.
“Sudah beberapa kali ditegur, karena membandel kami limpahkan langsung ke Pol PP,” katanya.
Beni mengatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh Burger King adalah membangun tanpa mengantungi IMB.
“IMB mereka memang dulunya restoran, tetapi masalahnya sekarang seluruh bangunan diubah. Bahkan, menjadi dua lantai. Otomatis IMB harus diperbaharui menyesuaikan dengan yang ada saat ini,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala DPMPTSP, Denny Mulyadi mengaku bahwa Burger King baru mengajukan permohonan penerbitan IMB pada Selasa (23/1).
“Baru diajukan Selasa (23/1). hari ini,baru akan dibahas oleh tim,” pungkasnya.