BOGOR DAILY-Kasus laporan tiga pengusaha ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, soal dugaan ‘main proyek’ revitalisasi Blok F Pasar Kebonkembang yang dilakukan Ketua DPRD Untung W Maryono terus bergulir. PKamis (8/2) lalu, yang bersangkutan dipanggil Kejari Kota Bogor untuk dimintai klarifikasi atas laporan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Widianto Nugroho. “Kami mengundang yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi atas laporan tersebut pada Kamis (8/2). Ya, intinya ketua dewan menyangkal semua isi laporan tersebut,” katanya saat dihubungi wartawan via telepon, tadi malam.
Widi menambahkan, meski Untung menyangkal semua isi laporan tersebut, pihaknya tetap akan melakukan penajaman alat bukti, terkait laporan itu. “Langkah selanjutnya kami akan mempertajam alat bukti soal laporan itu,” ujarnya.
Disinggung soal kemungkinan kejaksaan melakukan konfrontir antara Untung sebagai terlapor dan pelapor, Widi mengakui proses tersebut masih panjang. “Itu sih nantilah,” ucapnya.
Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi mengenai itu, Untung Maryono belum bisa dihubungi.
Namun sebelumnya, ketua dewan tersebut sempat menegaskan tudingan tersebut tidaklah benar, dan tidak mendasar. “Itu tidak benar, sudah 13 tahun jadi anggota dewan tidak pernah main proyek. Saya bingung laporan belum ditindak lanjuti l kejaksaan tapi sudah nyebar kemana-mana,” ketusnya.
Untung juga menegaskan, laporan tersebut sangat berkaitan dengan tahun politik. “Ini kan tahun politik, jadi bisa disimpulkan lah sendiri,” imbuhnya.
Meski demikian, Untung mengaku dirinya akan menghormati proses hukum, apabila kejaksaan telah memanggil saksi-saksi. Dia juga menuturkan takkan melakukan laporan balik. “Capek lah ini tahun politik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bogor bakal turun ke jalan dan menuntut kejelasan kasus yang diduga menimpa pimpinan dewan itu. Wakil Ketua KAMMI Bogor Lathif Fardiansyah mendorong Kejari Kota Bogor demi mengusut tuntas permasalahan yang mendera pimpinan DPRD. “Harus diusut tuntas. Jangan sampai berlarut-larut. Jika begitu, ngambang dan tidak diurus-urus, kami akan turun ke jalan menuntut pihak terkait bekerja lebih cepat,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.
Menurutnya, jika dugaan tersebut benar adanya, tentu akan sangat mengecewakan, dan sama halnya seperti pengkhianatan wakil rakyat terhadap rakyatnya sendiri. “Tentu ini fatal (kalau sampai terbukti), karena itu KAMMI Bogor mendorong kejaksaan untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut, segala bentuk korupsi dan hal hal yang merugikan rakyat, akan KAMMI lawan, dan akan terus kami kawal,” ujarnya.