BOGOR DAILY-Kabupaten Bogor menjadi daerah favorit bagi anak jalanan (anjal), gembel dan pengemis (gepeng). Dalam dua tahun terakhir, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kategori itu meningkat.
Peningkatan paling banyak terjadi pada kategori anjal. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor mencatat, pada 2016 lalu 684 anak terjaring razia Satpol PP dan diserahkan ke dinsos. Namun, setahun kemudian naik cukup signifikan menjadi 939 orang.
“Tidak dipungkiri adanya kawasan industri menarik bagi PMKS. Padahal mah, di daerah asalnya, mereka sebenarnya mampu. Tapi, mereka senang di jalanan karena bisa meraup pendapatan besar,” kata Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Roy Khaerudin, Rabu (16/5/2018).
Faktor lain, jika di daerah-daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Bogor mengalami bencana, penggusuran dan musibah lainnya, kecenderungan warga yang terdampak pindah ke Bogor.
Dia mengungkapkan, PMKS yang terjaring razia oleh Satpol PP, akan diserahkan datanya ke dinsos lalu dilakukan penyaringan. Bagi PMKS yang berasal dari luar Kabupaten Bogor akan dipulangkan, sedangkan yang berasal dari Kabupaten Bogor akan dilakukan pembinaan sekaligus pelatihan.
“Pembinaan dan pelatihannya kurang efektif. Tapi tetap harus dilakukan. Karena anggarannya setahun hanya Rp50 jutaan. Sedangkan untuk pembinaan dan pelatihan kami harus menyediakan bahan-bahannya,” ujar Roy.
Jelang Ramadan, sambung Roy, pengemis musiman kerap berdatangan. Mereka biasanya di drop oleh oknum tertentu, kini penyebarannya tidak lagi di Cibinong. Namun hingga ke perbatasan Kabupaten Bogor. “Hampir semua wilayah sekarang. Bukan lagi Cibinong, Citeureup, Sukaraja. Bahkan hingga Jasinga pun ada,” ungkapnya.
Roy mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan penegakan hukum bagi masyarakat yang memberi uang kepada pengemis. “Aturannya masih Perda Tibum Tipiring, baru sekedar himbauan kepada yang memberikan uang di jalan. Kalau di daerah lain yang memberi ditindak. Kalau Kabupaten Bogor, justru pengemisnya,” kata dia.
Selain itu, Dinsos juga terbentur keterbatasan anggaran. Tahun ini, dari Rp19 miliar, menyusut menjadi hanya Rp17 miliar. “Tapi kami mengerti karena kan tahun ini ada Porda dan Pilkada, jadi bukan hanya Dinsos yang turun anggarannya,” katanya.
Fakir miskin menduduki peringkat pertama PMKS terbanyak di Kabupaten Bogor, mencapai 1.028.575 jiwa. Selain itu, ODHA pun meningkat angkanya, dari 1.453 menjadi 1.533 orang. Juga korban penyalahgunaan Napza bertambah 10 orang, dari 2016 sebanyak 257, sementara 2017 mencapai 267 orang. Keseluruhan PMKS di Bumi Tegar Beriman pada 2017 mencapai 1.073.392 jiwa.
“Di Kabupaten Bogor ada 25 jenis PMKS, mulai dari anak jalanan, tunasusila, anak telantar, wanita rawan sosial ekonomi hingga beberapa yang lainnya. Para penyandang PMKS ini kebanyakan datang dari luar Kabupaten Bogor, seperti Cianjur, Sukabumi, Banten dan Depok,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno mengaku miris dengan kenyataan itu. Menurutnya, program pembangunan tahun 2018 dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, harus terlihat nyata.
“Kita luas lho. APBD kita besar. Ini harus dituntaskan. Terutama di wilayah perbatasan itu. Bagaimana caranya? Ya siapkan pendidikan, lapangan pekerjaannya. Jangan lupa infrastrukturnya juga disiapkan. Supaya aksesibilitasnya mudah,” kata politisi PKS itu.
sumber: inilah.com