Kabupaten Bogor termasuk kategori kabupaten yang memiliki daftar sekolah rusak cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Bogor 2016, jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak sebanyak 10.027 unit. Rinciannya, 8.620 gedung SD dan 1.407 gedung SMP. Banyaknya gedung sekolah rusak masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terutama bupati dan wakil bupati terpilih.
KERUSAKAN bangunan SD terakhir terjadi di SDN Kotabatu 08, Kecamatan Ciomas. Ruang kelas 6A dan 6B ambruk pada akhir Mei 2018 karena atap bangunannya sudah lapuk dimakan rayap. Bangunan SDN 08 yang berdiri sejak 1982 itu baru mengalami satu kali renovasi pada 2005. Sebelum ambruk, ada tujuh ruang kelas yang digunakan 514 siswa untuk proses belajar mengajar.
Pihak sekolah sudah mengajukan proposal perbaikan sejak dua tahun lalu melalui musyawarah di Desa Kota Batu yang dihadiri pihak Kecamatan Ciomas dan Kabupaten Bogor. Tapi ternyata, proposal tidak disampaikan pihak desa ke kecamatan dan kabupaten.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor terus membenahi ruang kelas SD tahun ini. Jelang semester pertama berakhir, baru satu paket pekerjaan konstruksi selesai dilelangkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa. Disdik memiliki target membenahi 168 sekolah, baik itu rehabilitasi ruang kelas rusak maupun menambah ruang kelas baru dengan dana Rp260 miliar dari APBD Kabupaten Bogor 2018. ”Memang berkas dimasukkan Ramadan lalu. Asumsinya, tak lama setelah Lebaran lelang bisa selesai,” ujar Kepala Disdik Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam.
Luthfie tidak khawatir jika pekerjaan fisik nantinya tidak selesai. Menurut dia, pekerjaan sarana dan prasarana milik disdik hanya memakan waktu tiga hingga enam bulan. ”Umumnya di disdik (pekerjaan, red) tidak lama. Cukup waktu supaya terserap anggaran dan selesai pekerjaan fisiknya. Semoga tidak ada bencana alam yang dapat mengganggu prosesnya nanti,” katanya.
Luthfie menjelaskan, kerusakan bangunan yang dialami sekolah lebih karena faktor usia. Pasalnya, sebanyak 1.543 SD di Bumi Tegar Beriman rata-rata dibangun dalam rentang 1974-1983. ”Bangunan sudah tua. Kerusakannya juga macam-macam. Ada yang atapnya rusak, tiang penyangganya. Yang bikin berat itu, rusaknya terjadi berbarengan,” ujarnya.
Data yang dikeluarkan ULP Kabupaten Bogor hingga pekan terakhir Juni 2018, ada 116 paket disdik masuk meja lelang. Namun dari 102 paket pekerjaan konstruksi yang ada belum ada satu pun ditemukan pemenangnya. ”Pekerjaan konstruksi sedang diproses. Ada satu paket gagal lelang. Tapi, untuk paket jasa lainnya, dari 12 yang masuk, sembilan sudah selesai lelang sisa tiga masih proses. Sama seperti paket pengadaan barang sudah dua yang masuk dan masih proses sekarang,” ujar Kepala ULP Kabupaten Bogor, Budi CW.
Banyaknya jumlah sekolah rusak menjadi perhatian Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia. Dari data yang dimiliki Kopel pada November 2017, jumlah ruang kelas SD yang rusak di seluruh wilayah daerah tersebut mencapai 2.369 unit dari total ruang kelas yang ada sebanyak 5.005 unit.
Kopel Indonesia bersama YAPPIKA-ActionAid pun menggelar Aksi Nyata Penyelesaian Sekolah Rusak melalui dialog publik launching road map penyelesaian sekolah rusak tahun lalu. ”Road map yang disusun Kopel dan YAPPIKA-ActionAid, Pemda, DPRD adalah dokumen yang berisi panduan penyelesaian infrastruktur ruang kelas dengan memaksimalkan potensi sumber daya pemerintah daerah, anggaran daerah dan lainnya,” kata Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 2016 terdapat 6.265 ruang kelas (SD-SMP) dalam kondisi rusak. Itu artinya terdapat 188.349 anak yang selama ini terpaksa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam kondisi tidak aman dan nyaman, bahkan terancam keselamatannya.
Selain itu, sambung dia, sebanyak 140.820 anak juga terpaksa belajar di ruang kelas dekat atau bahkan di teras rumah warga karena kekurangan kelas. Penyelesaian infrastruktur pendidikan dasar di Kabupaten Bogor sangat mendesak dan tidak ditunda lagi. Karena itu, ia berharap road map yang telah disusun dapat menjadi panduan penyelesaian infrastruktur ruang kelas dalam jangka durasi waktu lebih sering singkat, dari rata-rata yang selama ini digunakan pemda.
“Selain menggambarkan potensi dan peran multipihak, road map juga mendesain program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian ruang kelas rusak,” ungkapnya. Selain itu, KOPEL dan YAPPIKA-ActionAid me-launching buku berjudul Catatan Advokasi Mewujudkan Sekolah Aman dan Nyaman. Buku tersebut berisi cerita pengalaman KOPEL dan YAPPIKA-ActionAid dalam mengadvokasi sekolah rusak melalui program #Sekolahaman di Kabupaten Bogor.
Koordinasi Divisi Advokasi Anggaran Kopel, Anwar Razak, meminta pihak eksekutif dan legislatif segera bertindak. ”Masih janji sana sini tapi belum ada langkah konkretnya. Sementara anak-anak sekolah sekarang sangat khawatir karena hujannya deras. Kelas di sampingnya juga mau ambruk,” katanya.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno, program perbaikan ruang kelas ke depannya harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan terkait waktu tertentu