Bogor Daily – Sejumlah kalangan yang merasa resah atas kondisi bangsa berkumpul untuk mendeklarasikan Prasasti (Tonggak) untuk Indonesia. Deklarasi Prasasti diisi nonton bareng Film G30S PKI. Kegiatan dilakuka di lapangan SMK Bina Imformatika Jl. Pahlawan Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Minggu (30/9).
Ketua Umum Prasasti, Wawan Leak, menjelaskan Prasasti lahir dari akumulasi kegerahan, kegelisahan tentang kondisi negeri yang semakin rumit. Akar masalah dari ini semua karena tidak adanya Daulat Rakyat Daulat Negara, artinya disuasana pesta demokrasi Pasasti hadir untuk bersama rakyat, mengembalikan
kedaulatannya yang selama ini terampas oleh pragmatisme. Rakyat hanya sebatas obyek dalam pesta demokrasi. Daulat Negara artinya kita tidak punya kedulatan atau nilai tawar kepada bangsa
lain. Sudah menjadi rahasia umum TKA menjamur dimana-mana, tanah dan air yang seharusnya dikuasai negara hanya sebatas teori karena kenyataanya dikuasai asing dan aseng.
“Prasasti lahir bukan untuk meneruskan perjuangan tetapi meluruskan perjuangan” ujar Leak. Deklarasi diisi dengan  mengadakan nobar.
Leak juga menjelaskan saat ini telah terjadi kerumitan dibidang ekonomi sebut saja impor beras yang menjadi gaduhan atara Bulog dengan Kemendag. Tidak stabilnya dollar yang berdampak pada kenaikan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu supremasi hukum dan politik.
Dibidang politik kata Leak, rakyat hanya sebatas objek pelengkap penderita dalam pesta demokrasi.
“Pragmatisme, money politik sangat kental ditambah dengan tidak adanya pendidikan politik pada rakyat”, ujar Leak.
Ditegaskan Leak, kondisi itu akan melahir pemimpin-pemimpin yang melanggengkan tirani baru.
Ia juga menyampaikan, lahirnya Prasasti diharapkan bisa belajar bekerja berjuang bersama rakyat, untuk menegakkan Daulat Rakyat Daulat Negara.
“Prasasti mengutuk keras rezim penindas,” kata Leak.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Prasasti, Suhendi, menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tidak meneruskan sejarah, melainkan meluruskan sejarah. Hal itu merupakan komitmen tanggung jawab moral PRASASTIÂ kepada negara. “Ini ada benang merah dengan moto Prasasti Daulat Rakyat Daulat Negara, artinya bila kita melupakan sejarah daulat rakyat daulat negara hanya dibatas mimpi,” ujar Eeng begitu ia biasa disapa.
Pada kesempatan yang sama hadir anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Najamudin, Momentum ini adalah akan selalu di lakukan setiap satu tahun sekali tepatnya hari ini tanggal 30 September 2018, bahwa seluruh masyafakat indonesia sangay memahami peristiwa G30S/PKI dan ini menjadi catatan sejarah yamg tidak akan pernah hilang dari sampai kepada kita, anak kita, cucu kita dan seterusnya. Terus kita berikan proses pemahaman yang benar bahwa sesungguhnya kita sebagai anak bangsa harus mwmjadi satu penopang utama tegaknya NKRI sampai kapan pun.
Karena secara langsung atau tidak langsung banyak sekali upaya – upaya secara terstruktur melakukan kegiatan – kegiatan yang tentu kita khawatirkan dan kita sangat kita fahami bahwa akan mwmjadikan bangsa Indonesia akan di jadikan Indonesia menjadi negara yang tidak maju.
Itulah yang melatar belakangi hadir nya saya dalam undangan kegiatam yamg di laksanakan oleh Prasasti ini, kebetulan semangat itu masih melekat dalam jiwa muda saya, dan saya mempunyai tanggung jawab bersama masyarakat Kota Bogor masyarakat Indonesia menjaga NKRI harga mati dan perlu kita jaga sampai kapan pun, utama nya sebetulnya di situ.
Melihat kondisi pendidikan sejarah di sekolah, menurut Najamudin bahwa, salah satu bentuk upaya agar kita bisa mengimbangi hilangnya kurikulum di sekolah itu kita membuat penyeimbangan dengan satu konsep bahwa kita tidak boleh lupa dengan sejarah pendahulu kita, dan sejarah itu di catat dalam catatan visual seperti film-film yang harus busa kita resapi, karena semangat memahami ini sedikit demi sedikit di Bogor bahkan di Indonesia sudah mulai menurun. Sehingga kami semuanya berupaya agar menjadikan momentum 30 September ini merupakan momentum yang hafus di ingat seluruh rakyat Indonesia.
Saya juga sebagai komisi IV DPRD kota Bogor menuturkan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memastikan seluruh siswa dan siswi seluruh kota Bogor memahami dan mengerti tonggak sejarah Indonesia.
“Saya juga berharap dan menegaskan kepada Dinas Pendidikan kota Bogor agar betul-betul di pastikan mengetahui sejarah tentang G30S/PKI di buka kembali dan di pelajari kembali didalami dan dihayati jangan sampai kita terlena dengan penddikan yang selama ini sedikit demi sedikit mulai menjauh,” kata Najamudin.
Ia menjelaskan selakubanggota legislatif ia upaya -upaya yang di lakukan kepada pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota dan Dinas Pendidikan agar kembali menguatkan bahwa sejarah ini betul-betul harus di gelorakan kembali. Ia menghimbau dan meminta kepada dinas pendidikan agar kembali mengangkat kembali tentang sejarah Indonesia terutama sejarah G30S/PKI.