BOGORDAILY – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengganjal swasta untuk menjual avtur di Indonesia. Padahal avtur dengan harga bersaing dibutuhkan maskapai untuk mengurangi biaya operasional.
“Selama ini diganjal, ada yang mengganjal dari pihak BUMN. Saya tidak usah sebut namanya. Waktu itu sudah siap, dijanjiin melulu. Katanya habis pilpres, habis itu mundur sampai sekarang,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).
Adapun dua perusahaan swasta yang telah menyatakan kesiapannya menjual avtur di Indonesia adalah PT AKR Corporindo Tbk dan British Petroleum. Rencana tersebut sudah dibahas sejak tahun lalu bersama pemerintah.
“Sejak Februari awal tahun ramai-ramai perkara harga tiket mahal, saya juga ketum PHRI komplain berat ke pemerintah kenapa mahal. Itu sebetulnya swasta sudah siap. Itu ada AKR-BP. Dia sudah siap tapi ditunda sampai hari ini,” jelasnya.
Pada awal tahun lalu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah sepakat memperbolehkan swasta masuk menjual avtur. Namun langkah tersebut masih belum terealisasi.
“Menhub dan sebagainya sudah tidak ada masalah. Yang mengganjal itu BUMN. Sekarang sudah ada Pak Erick (Menteri BUMN) lebih baik. Kami lebih optimis dibanding kemarin. Memang diganjel kok mereka bukan di kementerian teknis tapi BUMN,” tandasnya.
Erick Thohir Tak Masalah Swasta Jual Avtur
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tidak mempersoalkan apabila ada pihak swasta terlibat untuk berbisnis avtur di Indonesia. Sebab, menurutnya dengan banyaknya pihak swasta justru akan membuat persaingan lebih sehat.
“Saya rasa kan gini, Pertamina bisa memproduksi avtur kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Jadi kalau swasta ingin berperan sangat welcome,” kata Erick di dalam sambutannya, di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12).
Erick mengatakan, selama pihak swasta hanya memproduksi avtur sah-sah saja. Hanya saja ditegaskan dia, yang tidak bisa dilakukan pihak swasta adalah meminta lisensi untuk melakukan impor.
“Yang tidak boleh cuma minta lisensi impor akhirnya nanti kami-kami yang di BUMN atau di kementerian. Banyak ditugaskan menekan impor migas tapi di pihak lainnya malah impor terus akhirnya kami yang di salahkan lagi,” tandasnya.