BOGORDAILY – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Elly Rachmat Yasin meminta BUMN membina para penambang ilegal.
Permintaannya itu melihat, banyaknya penambangan tanpa izin atau ilegal di berbagai daerah di Indonesia.
Ia menyebut di Sumatera Selatan terdapat penambangan batubara ilegal.
Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Landak Kalimantan Barat dan Gubung Botal Maluku ditemui penambangan emas ilegal.
Elly berharap BUMN pertambangan bersama pemerintah setempat ikut bertanggung jawab mengurangi dan membina para penambang ilegal tersebut.
Apalagi penambangan ilegal kerap merusak lingkungan dan rawan mengalami kecelakaan.
“Seperti di Kabupaten Bogor, duka akibat longsor dan banjir di saat curah hujan ekstrem awal 2020 kemarin juga disebabkan kerusakan lingkungan akibat penambangan liar yang tidak mengenal batasan,” kata Elly kepada wartawa, Selasa (28/1/2020).
Selain memicu terjadinya bencana alam, penambangan liar di Bogor juga menyebabkan,hilangnya pendapatan negara sebesar Rp100 miliar rupiah per tahun.
Jumlah ini hampir setara dengan jumlah target pendapatan pajak pertambangan kabupaten Bogor yakni Rp108 miliar per tahun.
Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN pertambangan seperti PT Aneka Tambang (Antam) untuk ikut melakukan pembinaan.
“Pembinaan bisa ditugaskan kepada BUMN, PT Aneka Tambang (Antam) yang memiliki lahan pertambangan di sana. Kemudian bisa dikerjasamakan dengan BUMD dan BUMDes setempat untuk menggerakkan perekonomian di desa-desa setempat,” ujar Elly. (*/bdn)