BOGORDAILY – Bupati Bogor, Ade Yasin, menyebutkan, bahwa mengenai persiapan dalam rangka pelengkapan berkas pembentukan Kabupaten Bogor Barat, sudah siap diajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal itupun diungkapkan, setelah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor mengenai pembahasan pembentukan ajuan pemekaran Kabupaten Bogor Barat, yang dilaksanakan di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
“Rapat kali ini adalah melengkapi semua persyaratan nya, dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat akhir bulan Januari,” katanya kepada Bogordaily.net, Senin (20/1/2020).
Seharusnya, menurut Ade sapaan akrabnya, penyerahan berkas dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Akan tetapi masih adanya pembahasan lain menjadikan pemunduran dalam penyerahan berkasnya ke Provinsi Jabar.
“Kabupaten Bogor ini bebannya sudah besar dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, saya pikir jangan di samakan dengan daerah lain,” tegasnya.
Karena lanjut politisi PPP ini, di daerah lain itu perkembangan DOB itu agak lambat. Tapi di Jabar dirinya menilai semuanya lancar seperti di Pangandaran, Bandung Barat, Kabupaten Cimahi.
“Jangan menjadi pengecualian juga yah, kalau memang belum di buka di Jawa Barat ini menjadi pengecualian,” ucapnya.
Mengenai ada usulan pemindahan ibukota selain Cigudeg dirinya menjawab, silahkan saja di kaji ulang. Menurutnya mengenai DOB sudah selesai akan tetapi dirinya juga harus berkomunikasi dengan para ahli mengenai ibukota nya juga.
“Itu secara tidak formal, saya sudah sampaikan bahwa sudah selesai tapi saya ada beberapa pertimbangan dari beberapa senior, termasuk yang di Pusat karena labilnya dianggap tanah di Cigudeg, kenapa tidak alternatif lain, seperti Rumpin, ini perlu di kaji juga silahkan mangga di kaji.
Hanya untuk penentuan itu silahkan dikaji lagi, itu kan tergantung temen temen yang sepakat atau tidak, tapi kan kalau tetap gak masalah,” jelasnya.
Ketika ditanya alasannya Rumpin, dirinya menjawab karena tanahnya cukup stabil. “Tanahnya stabil kalau di Rumpin,” ungkapnya.
Untuk pegawai sendiri lanjut ibu beranak dua ini, PNS dan anggota DPRD akan dipindahkan. Karena, Kabupaten Bogor Barat ini masih menginduk ke Kabupaten Bogor Barat.
“Anggaran per tahun nanti Rp25 juta, itu kalau dianggap cukup pertahun kalau tidak itu ada pertimbangan lain. Persiapan saja itu mah, kenapa tidak besar, karena ada kekhawatiran di jalan supaya Silpa juga tidak besar,” tukasnya. (Andi).