BOGORDAILY – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan undang-undang omnibus law selesai dalam 100 hari. Ketum NasDem, Surya Paloh, mendukung percepatan undang-undang omnibus law hal tersebut target realistis. Namun, dia juga memahami bila target tersebut tidak terealisasi.
“Target 100 hari penyelesaian omnibus law adalah target yang cukup optimis. Artinya kalau bisa direalisasikan itu saja dikerjakan sebaik-baiknya, tapi kalau tidak bisa ya kita juga bisa memahami,” katanya di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (30/1).
Menurutnya, pemerintah tidak salah menargetkan 100 hari omnibus law. Sebab, percuma bila menyusun hal tersebut tanpa target yang jelas.
“Jadi tidak salah menetapkan target, justru itu penting. Timeframe harus ada kalau nggak ada bagaimana? Bikin omnibus law ini, 10 tahun lagi selesai, bukan omnibus law namanya, ngapain,” ujarnya.
Paloh menambahkan, untuk menyelesaikan omnibus law perlu ada masukan dari semua pihak dan tidak otomatis selesai begitu saja. Sehingga dia memahami bila target 100 hari tidak selesai.
“Pasti ada sisi penyempurnaan di kanan dan kiri. Nah di sini pasti ada, tidak mungkin tidak, bisa jadi timeframe itu meleset. Dan itu bisa dipahami,” pungkasnya.
Jokowi Kebut Omnibus Law
Presiden Joko Widodo sudah tidak sabar menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Beberapa perbaikan diharapkan bisa segera selesai secepatnya.
“Omnibus perpajakan sudah saya tandatangani, yang omnibus cipta lapangan pekerjaan masih perlu penyempurnaan, surpresnya (surat presiden) belum saya tandatangani,” kata Jokowi di sela kunjungannya ke Kota Cimahi, Rabu (29/1).
Meski demikian, Jokowi belum mengungkap kapan waktu penyerahan draft tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses menjadi undang-undang. “Secepatnya, begitu sampai di meja saya, saya tandatangani,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir terkait RUU Cipta Lapangan Kerja.
Pada ratas Selasa 28 Januari kemarin semua sudah memberikan paraf terhadap draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hanya saja, kata Luhut, Jokowi ingin memastikan semua aspirasi dari berbagai pihak masuk ke dalam draft RUU.
“Nanti itu final rapat,” kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta.