BOGORDAILY – H Supono, anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pilihan Kabupaten Bogor yang merupakan anggota Pansus II menjelaskan, pengendalian Inflasi dan stabilisasi harga dan ketersediaan suplay kebutuhan pokok masyarakat masih memprihatinkan, kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta yang tidak memiliki centra komuditas pokok dan pangan, mampu mengendalikan inflasi di bawah rata2 nasional.
“Ini tentu memprihantikan dan pasti ada yang tidak beres, inilah pansus sedang mencari solusi baik persoalan produksi, distribusi maupun regulasinya,” jelasnya.
Dia menuturkan, pemerintah provinsi belum memperhatikan secara serius kepada para produsen kebutuhan pokok yaitu, petani yang notabenenya kalah mengakses pasar atau permodalan jika dibandingkan dengan para pengusaha yang terjun di sektor itu.
“Sehingga banyak yang terjerat dengan tengkulak dengan ijonnya,” katanya.
Jawa barat, kata dia, tidak memiliki centra kebutuhan pokok macam pasar induk di Jakarta, yang mampu mengendalikan produksi dan distribusi komiditas pokok, dan BUMD yang dimiliki Pemprov Jabar seperti, Agro Jabar belum mampu berbicara banyak.
“Dari hasil kunjungan kerja di dua daerah yaitu, DKI Jakarta dengan Food Stationnya yang mampu menyiapkan dan menstabilkan harga enam bahan pokok seperti beras, minyak, telor, daging dan ke Jawa Timur dengan Puspa Agronya, kami ingin melakukan optimalisasi produksi distribusi maupun kelembagaan ekonomi yg ada di Jawa Barat,” kata Supono.
Karena itulah, kata Supono yang juga anggota Bapemperda dan komisi 4 ini, kemungkinan ada tiga design pembenahan pasar di Jawa Barat, yaitu:
1. Merevitalisasi BUMD yang ada dan mensinergikan pasar-pasar yang ada di kabupaten/kota di Jawabarat.
2. Membuat sentra yang menyiapkan komuditas pokok untuk bertemuanya penjual dan pembeli secara komprehensif.
3. Perlu adanya sistem yang mampu mengendalikan produksi dan distribusi secara baik yang menguntungkan petani, pedagang maupun masyarakat Jawabarat.(bdn)