BOGORDAILY – Keberaannya yang dekat dengan pusat pemerintahan, seharusnya bisa membuat Kota Bogor terbebas dari masalah Stunting. Hasil penelitian Kemeterian Kesehatan. Dua dari sepuluh balita masuk dalam kategori sangat tinggi terkena Stunting.
“Masalah stunting harus menjadi perhatian utama. Dari 100 balita, ada 20 anak yang mengalami stunting,” kata Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem DPRD Kota Bogor, Devie P Sultani, Selasa (25/2/20).
Ditegaskan Devie, seharusnya wali kota memberi perhatian serta alokasi yang lebih terhadapa situasi, sebagai mana hasil study Mementrian Kesehatan RI, terkait stunting di Kota Bogor. Disampaikan Devie, dirinya berharap ada komitmen kuat dari wali kota beserta seluruh jajarannya, Dinkes, camat dan lurah supaya serius memberikan perhatian lebih agar kasus stunting dapat diminimalisir.
“Bahkan kita harapkan kota bogor bisa menyandang gelar kota zero stunting,” terang Devie.
Devie, menyarankan supaya kecamatan dan kelurahan dapat memantau lebih dekat lagi sampai ke gelaran kegiatan rutin bulanan pos yandu, sehingga dapat menyaksikan langsung bagaimana kondisi balita peserta Pos Yandu di wilayahnya masing-masing.
“Kami juga berharap agar alokasi supporting untuk kegiatan rutin pos yandu di tingkatkan,” tegas Devie.
Kegiatan Pos Yandu, lanjut Devie, menjadi bentuk antisipasi dini terhadap munculnya gejala-gejala stunting di tengah masyarakat.
“Peningkatan kegiatan di Pos Yandu akan terkait dengan alokasi anggaran,” cetus Devie.
Karena itu DPRD Kota Bogor, lanjut Devie, memberikan dukungan kepada keseriusan walikota dan jajarannya dalam melakukan semua upaya yang dianggap penting dan perlu dalam menuntaskan masalah Stunting di Kota Bogor.
“Pemko dapat mewujudkan komitmen itu dengan menaikan anggaran pmt pos yandu, karena bagaimana mungkin masyarakat di tingkat paling bawah bisa terpenuhi gizi jika anggarannya minim. kami tungu komitmen wali kota untuk hal itu,” pungkas Devie. (bdn)