BOGOR DAILY – Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan dalam Nomor PAS-03.PR. 02.01.2020. tentang Resolusi Pemasyarakatan 2020.
Kepala Lapas Kelas IIA Paledang Kota Bogor, Teguh Wibowo, mengatakan, mengenai kebijakan tentang Resolusi Pemasyarakatan, itu sudah dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu kuwalitas layanan di lingkungan pemasyarakatan.
“Jadi perlu ditetapkan sejumlah program yang jelas. Agar pelayanan Lapas lebih baik. Baik untuk internal Lapas, maupun baik untuk eksternal Lapas,” katanya kepada Bogordaily.net.
Ia menjelaskan, ada 15 poin inti yang tertuang dalam surat keputusan tersebut. Mulai dari mendorong satuan kerjanya meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hingga membentuk masyarakat peduli pemasyarakatan di setiap wilayah.
Hal ini dibuktikan dengan sejumlah langkah strategis yang diterapkan pihaknya, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para warga binaan. Salah satunya melakukan pemantauan kegiatan warga binaan dengan teknologi digital.
“Jadi saat waktu ibadah, pengajian dan kegiatan lainnya yang ada di dalam lapas, semua warga binaan mesti melakukan scan sidik jari. Nantinya absensi sidik jari ini, bakal menjadi salah satu pertimbangan kita untuk melakukan penialaian, bahkan pemberian remisi,” jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga berencana bakal menerapkan sejumlah kebijakan lainnya.
“Intinya kami dari Lapas Kelas II A Paledang Kota Bogor, siap menjalankan apa yang tertulis surat keputusan,” (Andi)