BOGORDAILY – Pada Reses Sidang ke II Tahun 2020, Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem DPRD Kota Bogor Devie P Sultani, SE., mendengarkan serta mendata permasalahan di wilayah. Tidak hanya dari Dapil Bogor Barat, konstituen juga berasal dari lima dapil lain di Kota Bogor.
Disampaikan Devie, reses ini menjadi sangat penting bagi dirinya selaku anggota legislatif. Informasi yang didapat dari masyarakat, dapat menentukan skala prioritas dalam program percepatan pembangunan di wilayah.
Dihadapan konstituennya, Devie menyampaikan sejumlah tantangan yang harus dihadapi di legislatif. Menurut Devie, selama sembilan bulan berada di dewan, ia harus berjuang sendiri. “Fraksi terdiri dari benerapa partai. Jadi belum tentu mereka satu persepsi dengan Nasdem. Itu menjadi tantangan tersendiri,” kata Devie, Sabtu (7/3/20).
Tidak ada sekat-sekat wilayah bagi Devie. Sejak ia menjabat sebagai anggota dewan, dirinya dituntut untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dari seluruh Dapil. “Yang hadir pada reses ini tidak hanya dari Dapil Bogor Barat, namun semua Dapil di Kota Bogor,” terang Devie. Kepada kader dari semua ranting, Devie miminta supaya percaya diri dalam mensosialisasikan Partai Nasdem di tengah masyarakat.
“Secara nasional Partai Nasdem berada pada posisi empat besar. Istilahnya, Nasdem ini produk ungulan. Jadi kita harus percaya diri mensosialisasikannya,” papar Devie.
Pada Pemilu 2024, lanjut Devie, pertai besutan Surya Paloh itu, menetapkan target masuk dalam tiga besar peraih suara terbanyak. Upaya meningkatkan raihan suara juga berlaku di Kota Bogor. “Target nasional tiga besar, begitu juga dengan Kota Bogor,” cetus Devie.
Pada reses ke dua ini terungkap sejumlah permasalahan dibidang pendidikan serta kesehatan. Kepada konstituen, Devie berjanji akan sekuat tenaga memperjuangkan kepentingan masyarakat dikedua bidang tersebut. Devie mengaku dirinya cukup keras jika berdialog dengan mitra kerja. Hal itu dilakukan karena informasi yang disampaikan terkadang berbeda dengan kenyataan di lapangan. Masalah stunting misalnya, kata Devie, menjadi momok Pemerintah Bogor. Ia menyampaikan, dua dari sepuluh anak terancam stunting.
“Supaya lebih akurat dinas jangan melihat dari data sendiri, tapi juga data dari pihak lain,” paparnya.
Sejak 2011, kata Devie, dirinya sudah fokus membenahi Pos Yandu. Karena itu, ia terus memperjuangkan kahadiran Pos Yandu di tengah masyarakat. Supaya kegiatan terus bergulir, kepada pemerintah Devie, meminta kenaikan biaya kegiatan serta honor pengurus pos yandu.
“Pos Yandu yang punya peran stategis hanya didanai lima puluh ribu rupiah perbulan. Dibayarkan setiap tiga bulan. Uang segitu bisa kemana,” ujar Devie, mempertanyakan.
Pada kesempatan terakhir, Devie mengajak para kader supaya beraudensi dengan Wakil Walikota Bogor. “Kenapa ke pak wakil, karena beliau yang lebih respon dibanding walikota,” ucap Devie. (bdn)