BOGORDAILY – Sabar. Mungkin kata itu tepat ditunjukan kepada masyarakat Kabupaten Bogor Barat yang menginginkan daerahnya bisa dicabut moratorium oleh pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, mengatakan, masyarakat Kabupaten Bogor wilayah Barat harus bersabar. Kerena, pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru nampaknya tidak akan terlaksana tahun 2020 ini.
“Isunya kan cuma Papua saja, Papua juga belum ada pembahasan sampai saat ini yang memang itu sudah digandeng oleh Pemerintah Pusat, apalagi Kabupaten Bogor Barat,” katanya kepada Bogordaily.net.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengungkapkan, sangat jauh untuk pencabutan moratorium Bogor Barat. Dirinya memprediksi ada kemungkinan lima tahun kedepan baru bisa dicabut oleh Pemeritah Pusat.
“Mungkin bisa di cabut lima tahun kedepan. Walaupun, berkas Kabupaten Bogor Barat sudah ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD dan sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
Menurutnya, jika memang Kabupaten Bogor Barat ini sudah digandeng-gandeng akan memisahkan diri atau menjadi Kabupaten yang baru, mingkin Papua yang sudah diisukan kencang oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin itu, mulai di bahas di DPR RI.
“Tapi kan ini juga belum dibahas, apalagi Bogor Barat, Papua juga belum ada pembahasan di DPR RI,” tegasnya.
Semantara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin, menyebutkan, bahwa mengenai persiapan dalam rangka pelengkapan berkas pembentukan Kabupaten Bogor Barat, sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal itupun diungkapkan, setelah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor mengenai pembahasan pembentukan ajuan pemekaran Kabupaten Bogor Barat, yang dilaksanakan di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bogor. Senin (20/1/2020) lalu.
“Rapat kali ini adalah melengkapi semua persyaratan nya, dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat akhir bulan Januari,” katanya kepada Bogordaily.net.
Seharusnya, menurut Ade sapaan akrabnya, penyerahan berkas dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Akan tetapi masih adanya pembahasan lain menjadikan pemunduran dalam penyerahan berkasnya ke Provinsi Jabar.
“Kabupaten Bogor ini bebannya sudah besar dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, saya pikir jangan di samakan dengan daerah lain,” tegasnya.
Karena lanjut politisi PPP ini, di daerah lain itu perkembangan DOB itu agak lambat. Tapi di Jabar dirinya menilai semuanya lancar seperti di Pangandaran, Bandung Barat, Kabupaten Cimahi.
“Jangan menjadi pengecualian juga yah, kalau memang belum di buka di Jawa Barat ini menjadi pengecualian,” ucapnya. (Andi)