BOGOR DAILY – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, meminta, Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Bogor menerapkan sistem kapitalisme, di tengah pandemi Virus Korona atau Covid-19 ini.
Sistem Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.
“Pemkab Bogor harus menerapkan sistem kapitalisme, kuasai seluruh alat dan bahan pokok, supaya regulasi Pemkab ini menjadi legulator bisa mengatur harga dilapangan,” katanya kepada Bogordaily.net.
Menurut orang kepercayaan pentolan Partai Gerindra ini, dengan cara ini, bisa membuat bahan pokok atau seperti Sembako, alat pelindung diri (APD), Rapid Tes serta pengecekan Covid-19 lainnya bisa tersedia di Kabupaten Bogor.
“Lebih baik kita stok alat sebanyak-banyaknya, kalau di online muncul yang jual satu alat satu juta, Dinkes Kabupaten Bogor jual dengan standar, yang harga mahal tadi bisa turun. Ajak juga UMKM, konfeksi juga, buat masker hand sanitizer dan APD, Pemkab juga harus jualan. Kita pakai harga dasar yang murah, yang jualan mahal bisa turun nantinya,” ucapnya.
Karena kata Rudy sapaan akrabnya, yang membutuhkan alat di tengah pandemi Covid-19 ini bukan hanya Kabupaten Bogor dan Indonesia, bahkan seluruh dunia membutuhkan itu semua.
“Karena kalau tidak di stok ingat yang dibutuhkan itu bukan Kabupaten Bogor dan Indonesia saja, tapi seluruh dunia butuh, kalau kita stok kita bisa kendalikan ekonomi kita,” tegasnya.
Lanjut Rudy, DPRD Kabupaten Bogor juga meminta, agar anggaran untuk menangani Covid-19 jangan hanya Rp80 Miliar saja yang di anggarkan Pemkab Bogor. Kalau bisa anggarkan sebanyak-banyaknya.
Kalau bisa masih kata Rudy, anggaran untuk pelatihan-pelatihan di semua dinas dialokasikan untuk penanganan Covid di Kabupaten Bogor. Karena, intruksi pemerintah pusat dan Kapolri agar menghindari kegiatan-kegiatan pengumpulan massa.
“Banyak hotel juga tutup, daripada berpotensi silpa. Lebih baik jangan setengah-setengah dalam penanganan covid ini, geser anggaran pelatihan, kalau bisa Rp200 miliar anggarkan. Karena, kalau penanganan lambat, perekonomian juga ikut melemah. Segera atur pergeseran anggaran, DPRD pada prinsipnya menyetujui,” tukasnya. (Andi).