BOGORDAILY– Presiden Jokowi sudah mengadakan pertemuan dengan dewan pengarah proyek pembangunan ibu kota negara di Istana Merdeka, pekan lalu.
Turut hadir dalam pertemuan itu mantan PM Inggris Tony Blair dan CEO SoftBank Masayoshi Son. Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam sesi wawancara dengan wartawan selepas acara, Luhut sempat ditanya perihal sosok yang akan menjadi pemimpin ibu kota baru. Benarkah sosok itu adalah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP?
“Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk. Yang saya tahu begitu. Tapi biarlah nanti resmi diumumkan presiden,” ujar Luhut.
Kepada CNBC Indonesia, ternyata Ahok belum diajak bicara dengan Jokowi terkait Ibu Kota Baru. “Nggak ada [pembicaraan dengan Jokowi terkait Ibu Kota baru],” tutur Ahok singkat.
Sebelumnya, Luhut memastikan IKN tidak akan dipimpin seorang gubernur. Hal itu dikatakan Luhut di sela acara Rakornas & Dialog Nasional dengan tema ‘Merajut Konektivitas Ibukota Negara' di Ballroom 2 The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
“Badan otorita ini setingkat menteri, saya kira akan segera undang-undangnya jadi, menteri/kepala otorita ibu kota Indonesia,” katanya.
Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut bilang penunjukannya segera dilakukan.
“Presiden sekarang lagi memfinalisasi siapa menteri/kepala otorita ibu kota. Jadi difinalisasikan,” imbuhnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat menjelaskan Jokowi menekankan untuk tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru, tetapi harus terjadi sebuah transformasi secara menyeluruh.
Oleh karena itu, badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri. Suharso menambahkan, badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi. Terutama, dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat sebuah kerjasama dengan pihak ketiga. “Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada badan otorita,” jelas Suharso. (cnbc)