BOGOR DAILY- Imbauan pemerintah untuk tidak mudik di musim Lebaran tahun ini sepertinya hanya jadi angin lalu. Banyak warga Jabodetabek yang sudah mudik saat wabah corona masih merebak.
Mereka yang ‘nyolong start' mudik jumlahnya cukup besar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan laporan dalam 8 hari terakhir sudah ada sekitar 14 ribu warga Jabodetabek sudah mudik. Itupun yang hanya menggunakan bus.
“Selama 8 hari terakhir ini ada 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY Yogyakarta,” ujarnya saat membuka rapat terbatas secara online, Senin (30/3/2020).
Jumlah penumpang mudik itu belum ditambah dengan pemudik yang sudah berangkat lebih dulu menggunakan transportasi massal yang lain. Seperti kereta api, kapal laut, pesawat dan kendaraan pribadi.
Lalu apa alasan pemerintah larang mudik tahun ini?
Pemerintah mengeluarkan imbauan tujuannya untuk menahan penyebaran virus corona. agar tidak semakin meluas. Mudik menjadi perhatian lantaran setiap tahunnya menimbulkan pergerakan orang yang begitu besar.
“Siang hari ini kita perlu membahas secara khusus karena tradisi ini melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak. Sebagai gambaran 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta ke seluruh wilayah Indonesia. oleh sebab itu di tengah merebaknya pandemi covid-19, adanya mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19,” ucapnya.
Jokowi pun menekankan kepada para menterinya, fokus pemerintah adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. Jokowi meminta langkah tegas agar mencegah terjadinya hal tersebut.
“Saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur, agar perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Dan ini saya minta ini untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya imbauan seperti itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk menutup rantai penyebaran Covid-19 ini,” tuturnya.
Meski begitu ternyata Jokowi belum mengambil keputusan tegas tentang mudik tahun ini.
Pemerintah kemarin mengadakan rapat terbatas (ratas) soal pembatasan mudik Lebaran 2020. Hasilnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan keputusan karena masih memikirkan dampak ekonomi serta masyarakat yang berdampak.
“Hasil rapat mengenai pembatasan mudik,Presiden meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi khususnya kepada masyarakat yang terdampak,” kata Jubir Kemenkomarves Jodi Mahardi, lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (30/3/2020).
Menurutnya, Jokowi memahami masyarakat yang ‘colong start mudik' merupakan para pekerja informal. Mereka pulang ke kampung halamannya lantaran sudah sulit mencari nafkah di Jakarta dan sekitarnya.
“Sebagian besar yang mudik ini adalah pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta,” ucapnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta, program jaring pengaman sosial cepat diterapkan. Jokowi ingin seluruh sektor informal termasuk UMKM mendapatkan insentif ekonomi yang sudah disiapkan.
Kajian diharapkan akan selesai dalam 2 hari mendatang dan akan diumumkan langsung oleh Jokowi.