BOGORDAILY.net – Mengenai data bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor masih bermasalah.
Hal itu ditanggapi oleh Anggota Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDIP, Asyanti Rozana Thalib, Jumat (1/5/2020).
Asyanti -sapaan akrabnya- ini mengatakan, masih banyak data di kabupaten/kota di Jawa Barat bermasalah dan harus diverifikasi ulang lagi. Hal itu terlihat ketika dirinya menggelar rapat di DPRD Jabar.
“Jadi kemarin ini saya juga rapat dengan para kepala dinas sosial di Jawa Barat, masalah bansos ini dari provinsi untuk kabupaten/kota masih terus di revisi,” katanya kepada Bogordaily.net.
Menurutnya, mengenai penyaluran memang ada tiga tahapan baik itu di Pemerintah Pusat, Provinsi Jabar, dan daerah.
“Memang tahapannya tidak bisa sekaligus diberikan, jadi ada tahapan selama tiga kali, periode pertama sudah jalan kali ini, tinggal selanjutnya. Ini harus di revisi terus mengenai data, kalau memang masyarakat setempat itu belum terdata, RT/RW juga bisa mengajukan asal bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya tersebut,” jelasnya.
Politis cantik dari PDIP ini menegaskan, jangan sampai penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Apalagi, sampai dipotong oleh oknum tertentu.
“Saya berharap, jangan juga di daerah diberikan oleh provinsi di potong, memang harus diawasi oleh kita sebagai anggota DPRD. Kira-kira bansos itu sesuai atau tidak dengan bantuan yang disalurkan, dengan sasarannya juga, saya akan turun terus mengawal ini,” tukasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan sebanyak 18.000 beras dan akan dikirim kepada masyarakat terdampak Covid-19 selama tiga bulan. Setiap bulannya sebanyak 6.000 ton dibagikan kepada 200.000 keluarga, dengan jatah masing-masing 30 kilogram beras. (Andi).