BOGORDAILY – Dengan adanya konsep omnibuslaw pemerintah diharapkan lebih cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah wabah Covid 19, oleh sebab itu Pengurus Karang Taruna dan mahasiswa di Jakarta timur menyelenggarakan forum deklarasi dan wawancara secara daring / online yang bertema “Penyederhanaan regulasi kerja untuk Indonesia maju”, Senin, (20/4/2020).
Untuk membedah hal tersebut, panitia mengundang beberapa narasumber, diantaranya Sekretaris Jendral DPP KNPI Addin Jauharudin, MM, Akademisi dan Peneliti Ilmu Hukum Muhtar Said, S.H., M.H., Ahli Ilmu Hukum dan Konsultan Ukum Unsika Siti Hamimah, S.H., M.H., serta Praktisi Hukum De La Aditya, S. H.
Dalam ulasannya Addin bahwa produk hukum ketenaga kerjaan saat ini sedang menuju era baru yang lebih simple dalam arti penyederhanaan dari semua proses undang-undang atau yang dinamakan omnibuslaw.
“Efek dari omnibuslaw ini cukup besar karena yang terdampak ada 79 undang-undang dan 1.203 pasal. Sementara dalam undang-undang cipta kerja ini hanya memuat 15 Bab dan 174 pasal, jadi ini merupakan era baru Indonesia,” ujarnya.
Namun hal tersebut harus disosialisasikan serta ,ditransformasi yang lebih detail dalam pelibatan komponen masyarakat secara luas sangat dibutuhkan sehingga masyarakat paham apa tujuan dari undang-undang ini.
“Harapannya undang-undang ini tidak menjadi undang-undang bongkar pasang, diajukan, disahkan, dibuat kembali. Ini adalah sebuah pondasi satu langkah untuk kemajuan bangsa dengan cara mempermudah semua proses investasi maupun perizinan yang ada di Indonesia.” tutur aktivis asal Jakarta ini.
Sementara Siti Hamimah menerangkan bahwa kehadiran omnibuslaw ini dapat menjadikan hukum semua yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.
“Nantinya hal ini akan mengatasi tumpeng tindih peraturan, penyeragama peraturan pusat dan daerah, juga penyederhanaan peraturan.”harapnya.