BOGOR DAILY – ‘Memastikan Hak Rakyat di tengah Pandemik Korona’ menjadi tema diskusi online yang dilakukan oleh Yayasan Visi Nusantara Maju dan Maju Anak Nusantara, bersama beberapa narasumber yang memiliki peran di Pemerintahan.
Dalam diskusi Online tersebut, turut hadir Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, Anggota DPR RI Fraksi PPP, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Fikri Ikhsani, Jumat (10/4/2020).
Kepala Bapedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiyah, mengatakan, Pemkab Bogor telah membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 sampai ke tingkat RW dengan arah kebijakan satu komando.
“Terkait kebijakan PSBB yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, disikapi oleh Pemkab Bogor dengan mengeluarkan imbauan serupa,” katanya.
Ia menambahkan, dalam hal pemberian bantuan kepada warga terdampak juga ada beberapa jenis bantuan yang dikeluarkan oleh Pemkab Bogor.
“Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemerintah pusat yang biasanya dicairkan setiap tigabulan sekali, menjadi 1 bulan sekali. Kedua, subsidi listrik, ini juga masih bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi mayarakat miskin, ketiga, jaring pengaman sosial (social safety net). Keempat, bantuan langsung tunai (BLT). kelima, bantuan sosial (bansos) khusus Jabodetabek yang di cover oleh pemrintah DKI jakarta untuk daerah-daerah penyangga ibukota sebesar Rp1,6 juta per KK,” jelasnya.
Hal senada juga disambut oleh Politisi PPP, Ely Rachmat Yasin. Bahwa, legislatif di pusat telah berupaya melakukan tugasnya dalam hal fungsi pengawasan. Temasuk mengawasi ketersediaan barang-barang medis yang dibutuhkan oleh unit-unit kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
“Serta memastikan bahwa pasokan barang-barang seperti masker,APD (Alat Pelindung Diri) bagi para tenaga medis dan kesehatan, hand sanitizer,dll tetap ada di pasaran dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yus Fitriadi, mengatakan, dari diskusi yang di gagas dan telah diadakan secara online, dengan beberapa pembicara dari berbagai latar belakang diperoleh beberapa kesimpulan yang sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah ada tiga, diantaranya.
1. Pemberian bantuan kepada masyarakat berbasis RT/RW sebagai perangkat daerah terkecil yang dianggap mampu dan mengetahui kondisi sosial masyarakat di wilayah mereka masing-masing.
2. Sebaiknya bantuan diberikan tidak dalam bentuk uang melainkan langsung menyentuh kepada kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sembako atau pendirian Dapur Umum Warga dimana setiap RT mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga dalam hal konsumsi bahan pangan. Hal dirasa lebih efektif ketimbang memberikan uang tunai yang dalam penggunaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan.
“Dan yang ke tiga adalah perlunya sinergi antar stakeholder dan elemen masyarakat lainnya dalam penanganan covid-19 dan memastikan terpenuhinya hak-hak warga masyarakat,” tukasnya. (Andi).