Friday, 29 March 2024
HomeBerita81% Masyarakat Menginginkan PSBB Selesai, IDI: Pertimbangkan Indikator Kesehata

81% Masyarakat Menginginkan PSBB Selesai, IDI: Pertimbangkan Indikator Kesehata

BOGORDAILY – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengungkap berdasarkan laporan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada 81 persen masyarakat yang ingin pembatasan sosial berskala besar () segera selesai. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengatakan banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menghentikan .

Wakil Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi awalnya mengatakan dirinya memahami keinginan untuk selesai itu karena masyarakat memikirkan persoalan ekonomi. Namun, menurutnya, juga terkait dengan masalah kesehatan yang harus diperhatikan.

“Perhatian kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan ekonomi ini juga menjadi penting, sehingga pada saat kita bicara terkait dengan masalah apa yang kita lakukan untuk intervensi berdasarkan referensi kesehatan, itu juga artinya menjadi acuan juga untuk melihat dari aspek ekonomi. Ini yang kemudian menjadi hal yang mendasar juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” kata Adib kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

“Supaya masyarakat tidak serta merta mempermasalahkan ekonomi, karena pada saat indikator parameter itu terkait dengan permasalahan ini, maka ini juga harus melihat dari menjadi prioritas utama juga untuk melihat tetap berdasarkan referensi-referensi, ukuran-ukuran indikator parameter dari kesehatan,” imbuhnya.

Adib menegaskan jangan sampai hasil survei itu mengurangi esensi sebagai cara untuk memutus mata rantai penularan virus Corona baru (COVID-19). Menurutnya, keinginan masyarakat itu tetap harus diperhatikan, namun bukan menjadi referensi utama untuk mengurangi .

“Jangan sampai nanti hal-hal yang kemudian diinginkan oleh masyarakat itu dijadikan referensi utama. Walaupun kita tetap juga harus memperhatikan, tapi tidak kemudian itu menjadi referensi utama. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya upaya-upaya sosialisasi edukasi terkait dengan kepentingan itu harus benar-benar dijelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga sama-sama memahami terkait hal ini,” ujarnya.

Adib menilai penting untuk mengetahui sampel dari hasil survei yang menunjukkan 81 persen masyarakat ingin segera selesai. Ia mengaku memahami keinginan masyarakat, namun menegaskan harus juga mempertimbangkan aspek kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini.

“Tapi bukan berarti kemudian itu menghilangkan esensi daripada referensi dari bidang kesehatan, karena kita tahu bahwa problem COVID ini adalah problem kesehatan yang juga harus melihat dari aspek kesehatan. Karena pada saat kita hanya melihat dari satu aspek, tanpa kita melakukan sebuah kajian yang lebih komprehensif, maka yang akan terjadi yang menjadi kekhawatiran daripada kami, terutama dari kesehatan adalah kita akan semakin sulit masuk dalam penanganan COVID ini, kita akan semakin sulit memutuskan rantai penularan sehingga penularan ini bisa semakin meluas,” tegasnya.

Di sisi lain, Adib mengatakan pemerintah perlu memiliki parameter yang jelas jika akan mengurangi . Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta merta memutuskan PSBB selesai tanpa ada kajian yang komprehensif.

“Harus ada indikator. Jadi ada indikator dan parameter yang bisa diukur untuk kemudian menyatakan bahwa apakah ini efektif atau tidak, atau kemudian perlu ada kajian-kajian komprehensif juga. Kan ada indikator terkait dengan R-nya. R itu artinya angka kasus baru yang muncul, bagaimana kemungkinan ini penularannya meluas atau tidak, itu ada perhitungan secara epidemiologi yang harus dilihat,” jelas Adib.

“Ini saya kira tetap menjadi acuan supaya acuannya bisa diukur gitu. Bukan semata-mata ‘udah cukup, udah selesai PSBB', ndak gitu. Juga sekaligus nanti tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian perilaku kepada masyarakat karena perilaku masyarakat atau perilaku populasi itu juga mempengaruhi terhadap penularan daripada COVID ini gitu,” lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan dua minggu ke depan merupakan masa kritis untuk penanganan Corona. Bahkan berdasarkan data yang dilaporkan ke Presiden Jokowi, sebanyak 81 persen masyarakat ingin mengakhiri PSBB.

“Data yang disampaikan oleh salah satu kementerian dan lembaga yang tadi melapor kepada Bapak Presiden, 81 persen masyarakat kita itu ingin segera mengakhiri PSBB,” kata Doni usai ratas yang disampaikan dalam siaran langsung di YouTube, Sekretariat Kabinet RI, Rabu (20/5).

Namun, Doni menegaskan, keputusan mencabut PSBB akan sulit dilakukan apabila masyarakat belum mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, dia meminta masyarakat terus mematuhi anjuran pemerintah mengenai penanganan COVID-19.

“Tapi tak mungkin bisa mencabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh. Sekali lagi tingkat kepatuhan ini penting sekali,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here